Moncer saat Debut, Adzikry Janji Tampil Lebih Baik
- 29 Maret 2024 | 14:18:00 WIB
M Adzikry Fadillah bersyukur bisa mendapat kesempatan bermain dari Pelatih Bojan Hodak, kontra Bhayangkara, Kamis (28/3/2024) malam.
M Adzikry Fadillah bersyukur bisa mendapat kesempatan bermain dari Pelatih Bojan Hodak, kontra Bhayangkara, Kamis (28/3/2024) malam.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
Jakarta, Juaranews – Untuk mendalami kasus korupsi yang membelit Gubernur Papua, Lukas Enembe, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Istri dan anak dari Gubernur Papua itu. Namun, Yulce Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe yang merupakan istri dan anak Lukas itu tidak memenuhi panggilan KPK, Rabu (5/10/2022).
Dikatakan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, ketidakhadiran Wenda dan Astract dalam pemeriksaan terkait gratifikasi pengadaan proyek yang bersumber dari APBD Papua itu pun tanpa keterangan atau konfirmasi.
"Rabu (5/10/2022) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, sebagaimana agenda pemeriksaan tim penyidik sedianya memanggil saksi-saksi di antaranya adalah saksi Astract Bona Timoramo Enembe dan Yulce Wenda," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Kamis (6/10/2022). Informasi yang kami terima, lanjutnya, para saksi tersebut tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi apapun pada tim penyidik.
Selain istri dam anak Lukas Enembe, KPK mengagendakan pemeriksaan Willicius selaku swasta, Yonater Karomba swasta, dan Frans Manibui selaku swasta dari PT Cendrawasih Mas.
“Pemanggilan dan pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua dengan tersangka LE,” ujar Ali Fikri, Rabu (5/10/2022).
Aep
0 KomentarPemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Selengkapnya..
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Selengkapnya..
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset Selengkapnya..
SEBANYAK 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Selengkapnya..
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
Pemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Lebaran.
GERAKAN Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) mendesak KPK untuk memeriksa Menteri Investasi/BKPM RI, Bahlil Lahadalia