JuaraNews, Bandung - Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan sosial kepada pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak PPKM Darurat Jawa Bali per 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Anggota DPRD Jabar, Sri Budihardjo Hermawan berharap bantuan tersebut berupa uang tunai. Alasannya, khawatir bila bantuan diberikan dalam bentuk barang, akan ada resiko markup atau penggelembungan harga.

"Bentuknya sudah jangan lagi ada bentuk barang ya. Masa susah seperti ini takutnya ada orang-orang yang picik dan kotor. Jangan sampai tertawa dan menari di atas penderitaan rakyat. Jadi lebih baik diberikan berupa uang tunai," katanya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat Jawa Bali per tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Dalam masa PPKM ruang gerak masyarakat dibatasi. Hal itu untuk menekan adanya kerumunan masa untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pemerintah memberikan bantuan sosial. (*)

bas