JuaraNews, Bandung - Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, memiliki dampak signifikan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Pasalnya, kemiskinan menjadi persoalan serius yang harus di atasi pemerintah, terlebih di Jawa Barat. 

Hal ini pun mendapat sorotan dari Anggota DPRD Jawa Barat Haru Suandharu.Menurutnya, Kemiskinan yang terjadi saat ini mengarah kepada kemiskinan struktural yang harus segera di atasi oleh pemerintah. 

"Saya khawatir kemiskinan kita sekarang ini mengarah pada kemiskinan struktural. Artinya kemiskinan yg sengaja atau tidak diciptakan,"katanya. Minggu (7/7/2024).

Ia menjelaskan, hal ini terjadi akibat kebijakan yang tidak tepat dan tidak menjawab persoalan di masyarakat. 

"Boleh jadi dengan kebijakan yang tidak pro pada rakyat sehingga lebih pro pada kelompok tertentu sehingga misalnya investasi meningkat tapi lapangan pekerjaan sulit," kata bakal calon gubernur Jabar ini.

Padahal menurut data yang di rilis BPS, hingga Maret 2024, angka kemiskinan di Jawa Barat terus mengalami penurunan dari yang sebelumnya 7,62 poin ke 7,46 poin. 

Namun dikatakan Kang Haru hal tersebut bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat yang menjerit akibat tingginya harga kebutuhan pokok saat ini. 

"Setara dengan angka indeks statistik kemiskinan turun, tetapi masyarakat merasakan harga sembako naik terus, listrik baik, BBM naik, pendidikan mahal, kesehatan mahal dan lapangan pekerjaan sulit," katanya. 

"Situasi kontraproduktif yang demikian perlu keberpihakan kebijakan dan anggaran. Anggaran pemerintah yang terbatas perlu di prioritas untuk memberikan subsidi agar beban masyarakat berkurang, baik pada sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, BBM, secara selektif. Artinya yang mampu biar membayar harga normal dan masyarakat yang iuran tidak mampu mendapatkan subsidi,"imbuhnya.

Dengan adanya subsidi silang yang dilakukan Pemerintah di utarakan Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu, keterbatasan anggaran tidak akan menjadi penghalang pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan di Jawa Barat. 

"Mungkin itu beberapa usulan untuk pemerintah pusat dan daerah untuk secara bertahap dan terpadu me hapuskan kemiskinan sebagaimana yg menjadi sasaran utama dalam RPJPN dan RPJPD 25 tahun kedepan,"pungkasnya. (*) 

Rdsp