JuaraNews, Bandung –  Percepatan penurunan stunting memerlukan cara baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan, dari hulu hingga hilir. Jika sebelumnya lebih sibuk dalam penanganan bayi setelah lahir, ke depan bakal turut menyasar calon keluarga.

Cara baru ini diharapkan menurunkan prevalensi stunting secara radikal dari 26,2 persen pada 2019 menjadi 14 persen pada 2014 mendatang dan benar-benar menghilangkan stunting baru (zero new stunting) mulai 2023. Segenap pemangku kepentingan di Jawa Barat memastikan diri siap berkolaborasi menjemput era baru tanpa stunting.

Tekad bersama tersebut menjadi poin penting webinar seri kedua dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2021 yang dihelat Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat,  Rabu (7/7/2021). Memanfaatkan platform Zoom, seluruh narasumber dan peserta mengikuti acara secara virtual dari tempat masing-masing. Seluruh rangkaian webinar terdokumentasi secara virtual dan bisa terus disaksikan melalui kanal Youtube BKKBN Jawa Barat.

Webinar menghadirkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Wahidin, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Barat Eva Rianti, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Idam Rahmat, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM Desa) Jawa Barat Lisa Avianty, dan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Jawa Barat Frima Nurahmi. Sekretaris Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat Najip Hendra SP memandu jalannya webinar dari studio e-learning Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Jawa Barat di Jalan Sederhana Nomor 1 Kota Bandung.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Wahidin menjelaskan, setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penanganan Sunting mulai memetakan sasaran secara cermat. Sasaran itu meliputi calon pengantin atau calon pasangan usia subur (PUS), PUS dengan usia isteri < 20 tahun, ibu hamil, ibu menyusui, unmet need terhadap pelayanan keluarga berencana (KB), anak berusia 0-59 bulan, PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan remaja.

“Sebagai konduktor baru, tentu BKKBN berupaya menyelaraskan seluruh proses yang sudah berlangsung. Bukan mengganti atau mengubah total. Ini dilakukan karena setelah memperhatikan data, kita menemukan dua di antara faktor risiko stunting yang dapat dicegah dan dampaknya sangat besar. Selama ini, 32 persen kasus stunting terjadi karena pernikahan anak usia 16-18 tahun. Kemudian, 32 persen kasus stunting terjadi karena anemia. Dua penyebab ini bisa diintervensi sejak awal, dari hulu,” terang Wahidin.

Bagi doktor ilmu manajemen sumber daya manusia ini, pendekatan hulu yang menjadi tawaran BKKBN tersebut sudah sangat selaras dengan agenda Jawa Barat untuk mencapai zero new stunting pada 2023 mendatang. Alasannya, stunting baru bisa dicegah dengan cara menyiapkan calon keluarga secara tepat. Keluarga diajak sadar stunting sejak dini. Dalam hal ini termasuk remaja yang nota bene bakal menjadi keluarga-keluarga baru.

“Strategi Pemprov Jawa Barat untuk mencapai zero new stunting yaitu dengan berfokus pada remaja atau dari hulu. Dengan kata lain, mempersiapkan kondisi pranikah, kehamilan, hingga pascapersalinan.   

Tiga bulan sebelum pernikahan, calon ibu mengikuti pembekalan dan screening kesehatan. Pada masa kehamilan, seluruh bidan memantau dan mengawasi ibu hamil. Pada masa interval pasca kelahiran, semua ibu dimotivasi untuk menggunakan KB dan diberi pelayanan secara gratis. Selain itu, ibu melahirkan juga dibimbing dan diarahkan untuk memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif,” papar Wahidin.

“KIE ke depan akan lebih baik jika diarahkan secara spesifik dan mengacu pada wilayah Jawa Barat. Misalnya, memberi KIE terkait gizi dengan memberi contoh yang mudah diperoleh di Jawa Barat. Pendamping keluarga di tingkat desa, yaitu PKK, bidan, dan kader KB yang secara eksplisit akan melakukan pendampingan,” Wahidin menambahkan. (*)

ude