Johan J Anwari Sosper Perda Perlindungan Anak
- 19 April 2024 | 09:01:00 WIB
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021.
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
PEMILIHAN Umum Legislatif (Pileg) 2024 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menghasilkan sejarah baru.
JuaraNews, Bandung - Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mempunyai beberapa fokus pekerjaan, di antaranya bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan.
Terutama pengawasan pekerjaan - pekerjaan yang dibiayai dengan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) baik untuk APBD perubahan 2020 maupun APBD murni 2021.
Anggota Komisi IV Zulkifli Chaniago mengatakan, pihaknya fokus mengawasi standarisasi dan pekerjaan yang dibiayai APBD, yang perlu diawasi dengan seksama agar percepatan pembangunannya tidak berlarut-larut.
"Pertama, jalan-jalan yang tidak dibiayai APBD memang jalan yang dicover PT. Semen Jawa ada 12 KM yang digarap 2 KM per tahun yang memerlukan waktu terlalu panjang," katanya beberapa waktu lalu.
"Oleh karenanya, kita dorong akselerasi atau percepatan supaya tidak berlarut- larut," sambungnya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menyoroti standarisasi jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan memiliki lebar yang proporsional agar mengurangi resiko kecelakaan.
"Kemudian jalan standarisasi yaitu semua jalan milik provinsi Jawa Barat, Komisi IV meminta untuk lebarnya harus 6 meter untuk mengurasi kecelakaan dijalan dan terakhir soal jalan yang dibiayai dana PEN" ujarnya.
Ia menekankan, terkait pengerjaan jalan dengan penggunakan dana PEN, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa-apa namun terap harus membayar hutang yang ada dan itu harus segera dicarikan solusinya
"Ada 2 hal yang kalau pekerjaannya tidak berjalan dengan baik ada 2 kerugian , satu adalah masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa- apa dari pekerjaan yang terbengkalai yang kedua kalau perkerjaan tersebut tidak selesai atau tidak baik, kita tetap harus membayar hutangnya" tegasnya.
Ia juga menambahkan, Dinas Bina Marga harus memegang tegus motto mereka yaitu "Jalan mantap, Ekonomi Lancar. Itu harus diterapkan sebagai penyemangat para pegawai dinas tersebut agar dapat bekerja dengan baik demi memajukan ekonomi Jabar.
"Khusus untuk bina marga, motto itu jangan dilupakan, karena saya kira motto itu bagus yaitu jalan mantap ekonomi lancar artinya ketika jalannya mantap pastinya ekonomi sekitar akan lancar sehingga akan dirasakan oleh masyarakat jawa barat khusunya " tutupnya. (*)
Oleh: satria negara / stn
0 KomentarANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Cucu Sugyati menyoroti belum beroperasinya TPPAS Legok Nangka di Kabupaten Selengkapnya..
TENAGA listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar Cucu Sugyati mengajak masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan umum di masing-masing lingkungan. Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PJ Gubernur Jabar, Bey Machmudin menargetkan wilayahnya menjadi Swasembada pangan nasional khususnya pada komoditas padi.
UNTUK mengantisipasi gangguan kesehatan pemudik, Pemda Provinsi Jabar menyiapkan 293 posko kesehatan.