Sukses Cetak Para Wirausaha Muda Dalam Pelatihan
- 19 April 2024 | 18:06:00 WIB
DIREKTORAT Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemdikbud Ristek RI menggelar program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Platinum.
DIREKTORAT Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemdikbud Ristek RI menggelar program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Platinum.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
PEMILIHAN Umum Legislatif (Pileg) 2024 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menghasilkan sejarah baru.
JuaraNews, Bandung - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membebaskan lahan seluas 20 hektar yang akan difungsikan untuk Daerah Irigasi Caringin tak kunjung usai.
Semula, pemerintah pusat akan membantu penyelesaian tersebut dari sisi anggaran sebesar Rp300 hingga Rp400 miliar.
Kendati demikian, anggaran yang turun sampai saat ini hanya turun sekitar Rp20 hingga Rp50 miliar yang dinilai masih jauh dari memadai.
"Jadi endingnya kita ingin mewujudkan irigasi yang bagus, mengalirkan air ke sawah-sawah kita, menaikkan kesejahteraan petani tidak bisa terwujud kalau dengan pola seperti itu," kata Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Zulkifli Chaniago, beberapa waktu lalu.
Selain itu, lanjut dia, masalah lain yang harus segera diselesaikan, yakni Daerah Irigasi Caringin yang dulu sempat tergerus pada kisaran tahun 2017/2018 karena bencana alam dan beberapa pekerjaan pun sempat tertunda karena hal tersebut.
"Daerah Irigasi Caringin dulu sempat tergerus di tahun 2017/2018 karena bencana alam tapi ini kan jadi delay pekerjaan yang kita inginkan, padahal itu diatas 1500 hektar sawah yang bisa terairi andai DI Caringin bisa terealisasi," ujarnya.
Ia menegaskan, Daerah Irigasi Caringin merupakan salah satu noktah saja untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional yang harus menjadi perhatian semua baik itu irigasinya maupun pintu air yang cukup memprihatinkan kondisinya di Jawa Barat.
"Kita banyak bendungan yang tidak terurus, saya sempat ungkap soal banyaknya pintu air dengan gedebong pisang, saya kira itu tidak boleh terjadi," tegasnya.
Menurutnya, bagaimana bisa mewujudkan kemandirian pangan daerah yang sudah jadi perda di Jabar, jika pintu air pembagi dan sebagainya saja tidak terurus.
"Belum lagi hampir dari 50 persen di Cirasea dari 53 pintu air itu, 50 persen nya rusak dan ini PR untuk kadis PSDA pemprov untuk mendata dan mengajukan anggaran yang dibutuhkan dan akan kita lakukan secara bertahap " ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menemui langsung UPTD PSDA Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno Sukabumi, Jawa Barat.
Momentum tersebut merupakan kesempatan untuk bertemu dengan kepala UPTD yang baru sekaligus memonitor Kegiatan Tahun 2021 & Rencana Tahun Anggaran 2022 di tempat tersebut. (*)
Oleh: satria negara / stn
0 KomentarPERDA Perlindungan Anak lahir sebagai wujud kepedulian pemerintah dan legislatif yang menjadi payung hukum dalam mengawal perlindungan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Cucu Sugyati menyoroti belum beroperasinya TPPAS Legok Nangka di Kabupaten Selengkapnya..
TENAGA listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
UNTUK mengantisipasi gangguan kesehatan pemudik, Pemda Provinsi Jabar menyiapkan 293 posko kesehatan.