JuaraNews, Bandung - Komisi I DPRD Jabar mengunjungi Badan Usaha Miliki Desa (Bumdes) di Desa Pajagan, Kecamata Cisitu, Kabupaten Sumedang, pekan lalu.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Toni Setiawan mengatakan Bumdes Desa Pajagan dinilai mampu mengelola potensi desanya dengan baik meskipun tanpa campur tangan pihak lain. Sehingga hal tersebut membuat Desa Pajagan dapat dikategorikan sebagai salah satu desa mandiri.

Termasuk ke dalam daftar desa tertinggal, Desa Pajagan dengan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) dinilai mampu mengelola potensi desanya dengan baik meskipun tanpa campur tangan pihak lain. Sehingga hal tersebut membuat Desa Pajagan dapat dikategorikan sebagai salah satu desa mandiri.

Selain itu, BUMDes Pajagan Tandang telah mampu mengelola potensi desanya terutama potensi sektor wisata alam.

"Yang sudah berjalan diantaranya pengelolaan sirkuit untuk komunitas motor trail. Kalau fokus bisa ketingkat nasional. Karena itu Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong untuk pengembangan potensi-potensi lainnya," ucap Arif.

“Di sini justru sama sekali tidak melibatkan pihak ketiga, artinya murni dikelola oleh desa. BUMDes yang lain kebanyakan ada kerjasama dengan pihak swasta yang mau tidak mau harus ada shareing profit,” tambahnya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, terkait struktur anggaran untuk desa sebesar Rp. 130 juta sesungguhnua anggaran itu lebih kecil dibandingkan dengan yang diusulkan yang mencapai Rp. 200 juta. Hal itu terjadi dikarenakan adanya refocusing anggaran pada masa pandemi covid 19.

“Kami sudah mengusulkan anggaran yang cukup besar, namun di masa pandemi ini harus direfocusing,” katanya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang Haidir Gumilar mengatakan, perkembangan BUMDes di Kabupaten secara keseluruhan pada tahun 2019 baru sebanyak 97 Bumdes.

Sedangkan pada tahun 2020 sudah mencapai 270 BUMDes dan 2021 sudah mulai mengusulkan anggaran yang estimasinya berkisar Rp. 10 juta hingga yang paling besar bisa mendapat sebesar Rp. 300 juta.

Anggaran yang bervariasi tersebut tergantung dari kebutuhan atau peruntukan kebutuhan masing-masing desa.

Namun menurut Haidir, pemerintah daerah pun tidak menampik yang menjadi salah satu kendala yakni masalah akses jalan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mendukung program BUMDes seutuhnya agar mendorong pembangunan desa yang mandiri dan maju.

“Dari 270 desa, 54 diantaranya melakukan penyertaan modal atas atensi dari kepala daerah agar dikelola secara serius,” ucapnya.

Sementara itu Kuwu Desa Pajagan, Rohimah menyebutkan, potensi desanya berfokus pada destinasi alam di sekitar Desa Pajagan. Di antaranya sarana latihan untuk komunitas motor trail dan yang sedang diusulkan yakni sarana bumi perkemahan. Mengingan kontur bukit Pareugreug khususnya sangat memungkinkan untuk dijadikan sarana area camping ground.

Kendati demikian, pihaknya tidak menampik masih banyaknya kendala untuk mewujudkan usulan tersebut. Masalah akses jalan, sarana penunjang fasilitas umum dan sebagainya masih dinilai kurang.

“Mudah-mudahan kedepannya bisa diperhatikan dari dewan yang sudah mengunjungi desa untuk kemajuan desa wisata ini,” ucapnya. (*)

bas