Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
- 21 November 2024 | 17:07:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Zulkifli Chaniago menilai Teluk Jambe Kabupaten Bekasi perlu difungsikan sebagai pengendali banjir. "Teluk Jambe harus difungsikan seperti Banjir Kanal Timur (BKT) yang ada di Provinsi DKI Jakarta," katanya beberapa waktu lalu.
Ia mengungkapkan, Teluk Jambe diinginkan untuk bisa difungsikan seperti BKT yang mempunyai panjang kurang lebih 20 KM hingga ujungnya di Pantura.
Ia menyebut, banjir di Kabupaten Bekasi ini sangat meresahkan, karena jalan sekelas Tol Jakarta - Cikampek (Japek) KM 19 sampai terendam dan terputus aksesnya yang perlu dicarikan solusinya serta memerlukan anggaran yang besar karena jika tidak segera diselesaikan, banjir tersebut akan terjadi terus menerus.
"Salah satu solusinya adalah pembangunan seperti BKT, karena ini berkaitan dengan dua sungai besar Citarum dan Ciliwung dan kalau tidak secepatnya dihandle maka banjir akan terus terjadi," sebutnya.
Ia mengakui bahwa hal tersebut memerlukan anggaran yang sangat besar, dan melibatkan BBWS di dua wilayah besar sungai yaitu Ciliwung dan Citarum yang berarti memerlukan sinegitas lintas departemen dan lintas kabupaten kota.
Menurutnya, masalah itu sangat mengganggu dan pihaknya juga cepat merespon nya untuk mendukung penanganan masalah banjir di Kabupaten Bekasi dengan salah satunya adalah merekomendasikan pembangunan pengendali banjir.
"Maka kami hadir disini untuk merespon itu, masa jalan Tol sekelas Japek sampai terendam kan aneh, jadi banjir semestinya tidak terjadi andai penanganannya sangat baik," tuturnya.
"Semua memang ada andilnya tapi kita tidak menyalahkan siapa - siapa , maka solusi yang bisa kita ambil adalah pembangunan BKT," tukasnya. (*)
Oleh: satria negara / stn
0 KomentarYomanius Untung menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar nota pengantar gubernur tentang Rapeda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Selengkapnya..
WAKIL Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengatakan Perda Trantibumlinmas hadir untuk melindungi rasa aman masyarakat Selengkapnya..
PERDA Perlindungan Anak lahir sebagai wujud kepedulian pemerintah dan legislatif yang menjadi payung hukum dalam mengawal perlindungan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang UU Cipta Kerja.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).