Bank BJB top banner

Hot News


Opini


  • Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru
    Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru

    MEMILIKI rumah merupakan impian setiap orang terlebih bagi seorang guru karena rumah termasuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

    Komisi I DPRD Jabar Dukung Penuh CPDOB Kabupaten Indramayu Barat



    Komisi I DPRD Jabar Dukung Penuh CPDOB Kabupaten Indramayu Barat

    JuaraNews, Bandung – Setelah mendorong Kabupaten Garut Selatan, Bogor Barat, dan Kabupaten Sukabumi Utara serta daerah lainnya yang telah didorong untuk Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB), DPRD Jawa Barat kini memokuskan perhatian ke Indramayu Barat untuk diproyeksikan menjadi CPDOB.

    Jajaran Komisi 1 DPRD Jabar membahas CPDOB Kabupaten Indramayu Barat di Kabupaten Indramayu bersama perwakilan dari Pemerintah setempat pada hari Kamis 8 April 2021, di Indramayu.

    Dalam pembahasan itu, hadir pula jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKADJawa Barat, termasuk para tenaga ahli pemerintahan dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, serta Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB).

    Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Reynaldi  Putra Andita Budi mengatakan, Kabupaten Indramayu Barat merupakan salah satu daerah persiapan otonomi baru yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD dalam sidang paripurna pada bulan sebelumnya.

    Atas dasar itulah, kata Reynaldi, Komisi 1 menindaklanjutinya dengan genda pambahasan yang digelar langsung di Indramayu.

    “Tentu Komisi 1 harus mengetahui dukungan CPDOB ini dari daerah induknya secara langsung karena pemekaran wilayah itu tentu usulan awalnya dari daerah induk, agar kajiannya dilakukan secara matang,” ujar politisi Partai Golkar ini, di Bandung, Jumat (9/4/2021).

    Menurutnya, perjuangan dalam membentuk daerah otonomi baru diawali dari usulan daerah induk, provinsi sampai pemerintah pusat. Komisi 1 sendiri, jelas dia, menilai bahwa usulan pemekaran wilayah Kabupaten Indramayu Barat sudah layak.

    “Salah satu indikatorya adalah dari sisi kewilayahan, jarak ibu kota kabupaten dari titik akses jalan terjauh memerlukan waktu tempuh selama dua jam, agar masyarakat terlayani secara efektif ke depan,” terangnya.

    Dijelaskan, untuk daerah otonomi baru akan dinilai oleh pemerintah pusat selama tiga tahun pertama, dengan konsekuensi angggaran disokong oleh pemerintah pusat, agar progress kemajuannya benar-benar terlihat sehingga tercapai esensi dari pemekaran wilayah.(*)

    Oleh: atep kurniawan / tep

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Ada Situs Sejarah, DPRD Jabar Bakal Tindaklanjuti TPPAS Legok Nangka
    Bapemperda Proses 29 Raperda, Achdar Sudrajat: 23 Sudah Selesai dan Diparipurnakan
    DPRD Jabar Dorong Pembangunan Kanal Banjir Kali Jambe Tambun Selatan
    Tekan Laju Penularan Covid-19, Achdar Sudrajat Dukung Kebijakan Larangan Mudik
    Kanal Teluk Jambe Diharapkan Jadi Solusi Masalah Banjir Di Bekasi
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Bank BJB kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads