JuaraNews, Bandung – Peran anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat) sangat dibutuhkan dalam penanganan Covid-19.

“Apalagi pemerintah saat ini telah memberlakukan aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro, di mana posko penanganan Covid-19 sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” ujar Anggota Komisi I DPRD Jabar Reynaldi Putra Andita Budi, di Bandung, Jumat (5/3/2021).

Optimalisasi peran Linmas tersebut, lanjut dia, perlu ditegaskan dalam aturan hukum yang saat ini telah disusun raperda tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2018 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Jajaran Komisi I DPRD Jabar sendiri, kata dia, telah melakukan serangkaian kegiatan terkait penyusunan raperda tersebut, seperti kunjungan kerja ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat pada awal Januari 2021 lalu.

“Kunjungan kerja ini untuk mendapatkan masukan dan informasi bagaimana penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu lalu. Di sana Komisi I mendengarkan berbagai masalah yang ada, terutama bagaimana menerapkan sanksi dan problem utamanya adalah peran Linmas dalam pencegahan Covid-19 ini,” katanya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat memastikan akan mengikuti instruksi pemerintah pusat soal Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan.

Gubernur Ridwan Kamil mengklaim 80 persen desa dan kelurahan di Jawa Barat sudah memiliki posko Covid-19. Sementara 20 persennya yang rata-rata berada di pelosok desa diupayakan untuk segera dibentuk.(*)

Oleh: atep kurniawan / tep