JuaraNews, Bandung – Komisi I DPRD Jawa Barat menilai instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menangani aset daerah kapasitasnya terlalu kecil.

“Kami Komisi I memandang, seharusnya ada institusi khusus yang menangani aset daerah ini dengan kapasitas, kewenangan, serta anggaran yang mumpuni untuk melakukan kegiatan prinsip mengenai asset,” ujar Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, di Bandung, Selasa (2/2/2021).

Secara prinsip, lanjut Reynaldi, hal terpenting dalam pengelolaan aset ini adalah inventarisasi, sertifikasi, klasifikasi aset berdasarkan kategori.

“Klasifikasi aset ini, mana yang sudah bersertifikat mana yang masih dalam sengketa, dan mana yang masih dalam status penguasaan saja," kata legislator dari Fraksi Partai Golkar ini.

Jika tidak dipelihara, tegas dia, maka dapat dipastikan aset pemerintah akan lebih rawan diklaim oleh pihak lain. Maka dari itu, Pemprov Jabar harus segera melakukan perawatan serta pendayagunaan.

“Dalam hal pendayagunaan, bila perlu bekerjasama dengan pihak lain,” katanya.

Ketika asett daerah sudah menghasilkan pendapatan, lanjut dia, misalnya sebidang tanah dikerjasamakan dengan pihak swasta, UKM, koperasi, maka banyak pihak yang akan diuntungkan, baik bagi pemerintah, pengelola, termasuk masyarakat.

“Jadi jangan dibiarkan terbengkalai," pungkasnya.(*)

Oleh: atep kurniawan / tep