Tanggul Sungai Cisunggalah Jebol Air Genangi Rumah
- 22 November 2024 | 10:01:00 WIB
HUJAN deras menyebabkan tanggul Sungai Cisunggalah, Kabupaten Bandung jebol 90 rumah dan area sawah terendam banjir.
HUJAN deras menyebabkan tanggul Sungai Cisunggalah, Kabupaten Bandung jebol 90 rumah dan area sawah terendam banjir.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengawasi ketat tiga daerah zona merah (risiko tinggi) yang sebentar lagi akan melakukan pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2020.
Diketahui, dari delapan daerah yang menggelar pilkada serentak, tiga termasuk zona merah Covid-19. Ketiga daerah itu yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Karawang. Ketiga daerah saat ini sedang menjalani tahapan kampanye dan pada 9 Desember mendatang akan mencoblos.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan hal itu usai Rapat Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Jabar, di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (30/11/2020).
Menurutnya klaster pilkada serentak berpotensi muncul jika tidak ada upaya pencegahan dan antisipasi. Salah satu hal yang dipertimbangkan adalah tes bagi pemilih yang akan datang ke tempat pemungutan suara. "Tentang daerah yang akan melakukan pilkada, karena dikhawatirkan ada klaster baru, ada masukan agar ada tes bagi mereka yang ingin mencoblos," ujar Uu.
Tes bagi pemilih ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bagaimana teknis, metode, serta target dan keterjangkauan. Apakah tes dilakukan dengan cara RDT atau uji usap (swab). Kemudian apakah dilakukan sebelum atau setelah mencoblos, atau di kedua kesempatan itu.
Termasuk yang harus diperhitungkan, apakah tes akan berlaku bagi pemilih dari segala umur, atau hanya menyasar usia rentan di atas 40 tahun atau yang diketahui memiliki penyakit penyerta.
Dalam menangani COVID-19, kata Uu, Satgas selalu merujuk pada data dan kajian ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan. "Kami belum bisa memutuskan karena ini harus dikaji secara ilmiah. Keputusan Pemprov Jabar tidak akan lepas dari kajian-kajian ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan," kata Uu.
Termasuk yang harus dipertimbangkan, sambung Uu, ketersedian logistik di tiga kabupaten penyelenggara pilkada tersebut. Menurut Uu, saat ini alat tes PCR (tes swab) di Jabar sudah menipis. Jumlah pengetesan per pekan semakin berkurang, biasanya per pekan mencapai 50.000 sampel, namun laporan terakhir sekarang baru 36.000 sampel.
Sehingga, Pemda Provinsi Jabar saat ini belum dapat memutuskan perihal kemungkinan tes Covid-19 bagi pemilih. "Mudah-mudahan minggu depan atau sebelum hari-H bisa ada keputusan,” tutupnya. (*)
ude
0 KomentarDINAS Ketenagakerjaan Kota Bekasi melaksanaan kegiatan Job Fair II tahun 2024 di Mega Bekasi Hypermall Kamis Selengkapnya..
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).