JuaraNews, Bandung - Sekda Kabupaten Bandung Tisna Umaran mengatakan bahwa aturan netralitas tidak hanya ditujukan pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun juga kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Baik TNI, Polri, KPU (Komisi Pemilihan Umum) maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), itu kondisinya harus netral. Semua harus menyadari bahwa kita memang dituntut untuk netral,” ucap Tisna Umaran di Soreang. Rabu (23/9/2020).

Dirinya selaku pembina kepegawaian senantiasa mengimbau seluruh ASN untuk mematuhi regulasi netralitas ASN.

"Jangankan kampanye atau sekedar menghadiri acara salah satu kegiatan calon peserta pilkada, memakai simbol-simbol keberpihakan terkait calon, itu juga merupakan bentuk pelanggaran," tuturnya.

Dia menghimbau kenetralan itu harus ditunjukkan atas ketidakberpihakan kepada seluruh calon peserta pilkada.

“Apabila sudah diperingatkan dan diberikan pembinaan, kemudian KASN (Komisi ASN) merekomendasikan sanksi atau penegakkan hukum terhadap ASN yang sudah nyata-nyata melanggar, tentu kita akan tindaklanjuti,” pungkas Tisna. (*)

Oleh: alvian hamzah / bas