JuaraNews, Bandung – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti rencana pemerintah menjalankan kebijakan kenormalan baru (new normal) dalam mengantisipasi resesi ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Netty menilai kebijakan kenormalan baru di saat masih tingginya kasus Covid-19 terburu-buru. "Kebijakan new normal ini harus ditolak karena sangat terburu-buru dan mengkhawatirkan.  Kasus covid-19 di negara kita juga masih tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan,” katanya dalam keterangannya kepada sejumlah media, Rabu (27/5/2020).

Netty menjelaskan, data per Selasa 26 Mei 2020 ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukan masih tingginya data yang terinfeksi Covid-19.

Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan lima tahapan dalam kebijakan kenormalan baru yakni mulai dari dibukanya sektor bisnis dan industri, pasar dan mal, sekolah dan tempat kebudayaan, restoran dan tempat ibadah, hingga beroperasinya seluruh kegiatan ekonomi secara normal.

Kebijakan new normal sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh-separuh oleh Pemerintah. Pasalnya, WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19, seperti China, Vietnam, Jerman, Taiwan, dan negara lainnya.

"Sementara kita masih jauh dari kata berhasil, kenapa justru mau segera menerapkan new normal?" tegas Netty.

Netty menyebutkan, selama ini penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah sangat berantakan, baik dari segi pencegahan maupun pengendalian. "Apalagi penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini terlihat tidak maksimal dan berantakan, yang membuat rakyat bingung dengan cara pemerintah mengelola pemerintahan" kata Netty.

Ia mencontohkan kemampuan tes Corona yang rendah. "Kita juga belum melewati titik puncak pandemi Covid-19, tapi pemerintah mau melakukan new normal kan ini tidak masuk akal, yang ada justru akan memicu gelombang kedua COVID-19 alias membuat kasus positif virus Corona melonjak," ujarnya

"Meskipun pemerintah telah meninjau beberapa lokasi, tetapi ini saja belum cukup. Apa pemerintah bisa memastikan bahwa berbagai tempat publik seperti sekolah, perkantoran, pelabuhan, bandara, tempat ibadah dan lain-lain sudah bisa menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat? Kalau tidak ada jaminan, jangan buru-buru menerapkan new normal, " kata Netty. (*)

ude