Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
- 21 November 2024 | 17:07:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - Pemprov Jabar menargetkan seluruh kota/kabupaten bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tahun 2030.
Ketua Tim Kerja Kesling Kesja dan Kes.OR Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Yuntina Erdani mengatakan saat ini baru 6 daerah sudah dinyatakan bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Keenam daerah di Jabar yang sudah terbebas BABS yaitu, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Subang, Sukabumi, Bandung, Garut dan Kota Depok.
"PR kami masih banyak ada 21 kota/kabupaten lagi yang masyarakatnya masih belum terbebas dari BAB Sembarangan. Mudah-mudah sebelum 2030 sudah bebas dari BAB Sembarangan," kata Yuntina di acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (18/11/2022).
Yuntina mengatakan, upaya yang saat ini dilakukan adalah dengan mengedukasi dan mengubah perilaku masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan.
Selanjutnya, setelah berhasil nantinya, Dinkes akan melakukan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) di kabupaten/kota untuk membantu membangun sarana dan prasarana masyarakat.
"Dinkes melakukan pemicuan perubahan perilaku masyarakat agar tidak membuang BAB Sembarangan nanti Disperkim menindaklanjuti dengan membangun sarana fisik, misalnya membuat toilet di setiap rumah," ucap Yuntina.
Sementara itu, Fungsional Ahli Madya Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Lucky Sumanang mengatakan perlu kerjasama seluruh stakeholder terkait agar membantu jabar bebas dari BAB sembarangan di 2030.
Menurutnya, pemerintah jawa memiliki sistem kewenangan, bagaimana bisa masuk ke suluh pemda agar bisa melakukan pembinaan langsung kepada masyarakat.
"Kita pemerintah punya pendekatan dengan pemda, karena kata pak gunber ridwan kamil kita harus pentahelix. paling tidak kita mengedukasi masyarakat dan menyediakan pelayanan dasar, seperti septic tank," tandasnya. (*)
bas
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).