Seluruh Polda akan Bantu Pemda untuk Pelaksanaan PSBB - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda
Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Seluruh Polda akan Bantu Pemda untuk Pelaksanaan PSBB

    Seluruh Polda akan Bantu Pemda untuk Pelaksanaan PSBB

    JuaraNews, Bandung – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan  seluruh Polda siap membantu Pemda dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).



    "‎Polri pasti backup kebijakan pemerintah berkaitan penanganan virus corona. Kami dukung penuh dari Mabes sampai tingkat bawah. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Brigjen Argo di Jakarta, Jumat (10/4/2020).

    Berbagai persiapan sudah dilakukan Polri untuk mendukung kebijakan PSBB. Polri pun telah lebih dulu menggelar operasi kontinjensi Aman Nusa II 2020 untuk menangani virus COVID-19 di Tanah Air.

    Operasi ini diberlakukan selama 30 hari sejak 19 Maret hingga 17 April 2020. Masa operasi bisa diperpanjang berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.

    Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan, jika ada kota atau daerah  lain yang menerapkan PSBB,  Polda setempat akan segera berkoordinasi dengan Pemda. "Nanti Polda setempat koordinasi dengan Pemda untuk pelaksanaannya, termasuk menerapkan Surat Telegram yang sudah dibuat oleh Kapolri untuk masalah penegakan hukumnya di lapangan," katanya.

     

    Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (10/4/2020), resmi menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus rantai penyebaran COVID-19 setelah mendapat restu dari Kementerian Kesehatan.

    PSBB ini berlaku selama 14 hari sesuai surat keputusan Kemenkes dan bisa diperpanjang dengan ‎melihat situasi dan kondisi. Dengan diterapkannya PSBB, warga Jakarta akan terikat pada aturan. Bagi yang melanggar bisa dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (*)

    ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Diseleraskan dengan DKI Jakarta, PSBB di Bodebek Kembali Berlanjut
    Aplikasi PIKOBAR Memuat Data Penerima Bansos
    DPRD Minta Pemerintah Segera Berikan Kejelasan Terkait Penutupan Pasar
    BRSPDSN Wyata Guna Salurkan Bansos Bagi Penyandang Disabiltas Netra Terdampak Covid19
    Pepep Saepul Hidayat: Dana Haji tak Boleh Diutak-atik
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads