DPD Demokrat Jabar Santuni 100 Anak Yatim Piatu
- 29 Maret 2024 | 20:53:00 WIB
DALAM rangka memperingati Nuzulul Qur'an DPD Partai Demokrat Jawa Barat memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu.
DALAM rangka memperingati Nuzulul Qur'an DPD Partai Demokrat Jawa Barat memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, Bandung – Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan, seluruh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunda perekaman E-KTP saat pandemi virus corona.
Instruksi ini dituangkan dalam surat edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri nomor 443.1/2978/Dukcapil tanggal 16 Maret 2020.
"Esensinya masih sama, kita berlakukan sampai pandemi Corona berakhir," kata Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, seperti dikutip merdeka.com, Kamis (9/4/2020).
Zudan mengatakan penundaan dilakukan karena saat perekaman e-KTP terjadi kontak fisik secara langsung. Dikhawatirkan terjadi penularan virus corona saat kontak fisik tersebut.
Sekalipun demikian, perekaman e-KTP bisa saja dilayani jika ada kebutuhan yang mendesak. Semisal untuk keperluan sekolah, mengurus BPJS atau rumah sakit. Untuk kepentingan ini, katanya, petugas dan pemohon harus menjalankan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus corona.
"Apabila dilaksanakan perekaman, maka perlu ditangani secara khusus. Di antaranya pengecekan suhu tubuh bagi petugas dan pemohon, alat yang digunakan harus didesinfektan, petugas menggunakan sarung tangan dan masker, tangan pemohon harus dicuci dengan sabun/menggunakan hand sanitizer," kata surat tersebut. (*)
ude
0 KomentarPemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Selengkapnya..
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Selengkapnya..
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset Selengkapnya..
SEBANYAK 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Selengkapnya..
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
Pemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Lebaran.
GERAKAN Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) mendesak KPK untuk memeriksa Menteri Investasi/BKPM RI, Bahlil Lahadalia