JuaraNews, Bandung - Pemprov Jabar mengkaji efisiensi anggaran 2025 dengan merelokasi dana hingga Rp4 triliun.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran di berbagai sektor prioritas.

Dalam keterangannya, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan efisiensi ini bukan pemangkasan APBD, melainkan relokasi anggaran Rp2 triliun–4 triliun untuk program prioritas.

“Tadi pembahasan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres dan juga menyesuaikannya dengan visi-misi gubernur terpilih. Jumlah efisiensi yang diupayakan berada di kisaran Rp 2 hingga Rp 4 triliun. Saat ini, angka tersebut masih dalam tahap eksplorasi,” kata Bey di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (30/1/2025)

Menurut Bey, relokasi anggaran akan diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan hasil koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan masing-masing dinas terkait dalam beberapa hari mendatang.

“Semua dinas akan terdampak, namun implementasinya masih dalam tahap pembahasan antara Bappeda dan OPD masing-masing. Diharapkan pada Senin mendatang akan ada titik temu,” katanya.

Lebih lanjut, Bey menyampaikan bahwa efisiensi anggaran ini akan difokuskan pada 3 sektor utama, yaitu pembangunan infrastruktur jalan, program elektronifikasi untuk mendukung elektrifikasi 100 persen, serta pembangunan ruang kelas baru (RKB) guna meningkatkan fasilitas pendidikan di Jawa Barat.

“Tiga sektor utama yang menjadi prioritas adalah pembangunan jalan, elektrifikasi, dan pembangunan ruang kelas baru,” tuturnya.

Terkait jumlah relokasi yang mencapai Rp4 triliun, Bey menekankan bahwa angka tersebut masih dalam tahap penyusunan agar tetap sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan di Jabar.

Pemprov Jabar sendiri terus mengoptimalkan efisiensi anggaran guna memastikan bahwa program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Total relokasi anggaran berada di kisaran Rp2 triliun hingga Rp4 triliun. Kami berupaya agar seluruh (program prioritas) dapat tetap berjalan sesuai rencana. Detailnya akan kami bahas lebih lanjut pada pertemuan Senin nanti,” pungkasnya. (*)

Oleh: deni mulyana sasmita / den