JuaraNews Bandung  - Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengatakan pentingnya pembentukan ekosistem yang berintegritas dalam pemerintahan melalui kehadiran Forum Penyuluh Antikorupsi Ahli Pembangun Integritas (PAKSIAPI) Jawa Barat. 

Menurut Bey, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah, melainkan harus melibatkan berbagai elemen, termasuk Inspektorat di tingkat kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya.

"Korupsi tidak mungkin hanya dicegah oleh APH dan pemerintah saja. Diperlukan keterlibatan banyak pihak, termasuk Inspektorat di kabupaten dan kota serta berbagai elemen lainnya, untuk memberikan edukasi dan pencegahan korupsi sejak dini," kata, Bey saat mengukuhkan sebanyak 50 orang yang tergabung dalam Forum PAKSIAPI di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (30/1/2025). 

Bey menjelaskan  Forum PAKSIAPI, yang beranggotakan Inspektorat dari 27 kabupaten/kota serta perwakilan kementerian/lembaga, memiliki peran strategis dalam sosialisasi dan edukasi pencegahan korupsi. Oleh karena itu, ia mengapresiasi komitmen para penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas yang tergabung dalam forum tersebut.

"Saya mengapresiasi seluruh penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas yang telah berkomitmen menanamkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas," tutur Bey.

Ia menekankan bahwa peran para penyuluh sangat krusial dalam mendorong perubahan perilaku, baik di lingkungan pemerintahan, dunia usaha, pendidikan, maupun masyarakat luas.

Bey berharap Forum PAKSIAPI menjadi wadah aktif dalam memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi.

"Forum ini harus mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing, sehingga dapat membantu membangun budaya antikorupsi yang kuat," katanya.

Lebih lanjut, Bey menekankan pentingnya kerja kolektif dengan pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi agar lebih efektif dan berkelanjutan.

"Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten/Kota perlu meningkatkan koordinasi dalam membina Forum PAKSIAPI. Pendidikan antikorupsi harus dirancang secara sistematis dan akuntabel, sehingga seluruh pihak memiliki komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," tutur Bey.

Dengan pengukuhan Forum PAKSIAPI, diharapkan langkah-langkah konkret dalam membangun budaya integritas dan antikorupsi di Jawa Barat dapat berjalan secara terencana, efektif, dan berdampak luas bagi masyarakat. (*)

bas