Ini Usulan Legislator Jabar Kurangi Dampak PPN 12%
- 22 Januari 2025 | 07:00:00 WIB
ANGGOTA Komisi II DPRD Jabar Saeful Bahri siap mengawal kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPRD Jabar Saeful Bahri siap mengawal kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
PEMPROV Jabar mendapatkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024
BENCANA gempa yang diakibatkan oleh terjadinya pergeseran lempengan (Megatrusht) harus menjadi perhatian dan disikapi dengan kesiapsiagaan.
JuaraNews, Bandung - Anggota Komisi II DPRD Jabar Saeful Bachri siap mengawal kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatin Saeful, yakni kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen yang berlaku mulai 2025 ini. Saeful menilai langkah ini sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan negara. Namun, ia menekankan perlu dilakukan sosialisasi secara masif agar kebijakan ini tidak salah sasaran.
“Kebijakan ini dirancang untuk menargetkan kelompok berpenghasilan tinggi dan barang-barang mewah, bukan kebutuhan pokok masyarakat kecil. Sosialisasi secara masif diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman,” jelas Saeful Bachri.
Ia juga menegaskan komitmen Fraksi Demokrat untuk menerima aspirasi masyarakat dan melakukan advokasi jika ada kebijakan yang salah sasaran. Saeful menyebut, kebijakan ini harus sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Saeful menyoroti perlunya efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah. Ia mencatat, sebagian besar anggaran dinas di Pemprov Jabar, sekitar 70 hingga 80 persen, digunakan untuk belanja pegawai, perjalanan dinas, dan kegiatan administratif. “Dengan teknologi seperti Zoom, rapat-rapat dapat dilakukan secara daring sehingga lebih hemat biaya. Kita harus menyesuaikan diri dengan zaman untuk mengurangi beban APBD,” ujarnya.
Untuk mengurangi dampak kenaikan PPN, Saeful mengusulkan beberapa kebijakan alternatif, seperti pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan program ketahanan pangan lokal. “Kami ingin memastikan tahun 2025 tidak menjadi lebih berat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajukan program yang langsung menyasar kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Saeful.
Saeful berharap, dengan langkah efisiensi anggaran, optimalisasi potensi ekonomi, dan transparansi, kebijakan kenaikan PPN dapat berjalan tanpa memberatkan masyarakat kecil serta memberikan manfaat positif bagi pembangunan daerah dan nasional. (*)
Oleh: deni mulyana sasmita / den
0 KomentarANGGOTA Komisi II DPRD Jabar Saeful Bahri siap mengawal kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan Selengkapnya..
SAEPUL Bachri terus mendorong pengembangan Kakao sebagai produk pertanian unggulan di Jabar, khususnya di Kabupaten Selengkapnya..
PERDA Nomor 5 Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan di Selengkapnya..
YOD Mintaraga mengatakan pemprov Jabar memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Selengkapnya..
Yomanius Untung menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar nota pengantar gubernur tentang Rapeda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anak-anak di Indonesia yang belum menerima program Makan Bergizi Gratis(MBG).
MAHASISWA Kota Bekasi yang tergabung dalam Aliansi Forum Komunikasi Lingkungan Kota Bekasi melakukan aksi demo Gedung Bersama.