JuaraNews, Bandung - Ratusan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer, menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Jabar, Jalam Diponegoro Kota Bandung, Senin (13/1/2025).

Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri tersebut meminta kejelasan kepada pemerintah, khususnya Pemprov Jabar soal nasib mereka ke depan. Pasalnya, selaam ini hanya sedikit guru honorer yang diangkat menjadi ASN dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Dengan membawa berbagai pesan kepada pemerintah, mereka meminta atau menuntut, agar pemerintah segera mempersiapkan nasib honorer khususnya tenaga pendidik dengan melakukan pengangkatan sebagai ASN maupun PPPK.

"Ini merupakan bentuk kekecewaan kami (para guru honorer), karena selama 3 tahun sedikit sekali yang bisa direkrut atau (menjadi ASN PPPK)," ujar Ketua FKGH Jabar Yudi Nurman Fauzi di sela-sala aksi.

Yudi menilai, hingga saat ini perekrutan ASN atau PPPK dari tenaga pendidik atau guru honorer belum dilakukan secara maksimal, khususnya oleh Pemprov Jabar.

Padahal berdasarkan UU ASN Tahun 2023, menurut Yudi, sudah sangat jelas bahwa honorer khususnya di tenaga pendidik harus segera diangkat menjadi ASN maupun PPPK.

"Tetapi faktanya dari tahun 2021 (lalu) kita tidak bisa mengikuti seleksi. Dan sampai terakhir kemarin di akhir tahun 2024, kita diseleksi dengan hasil yang memang masih sedikit yang direkrut menjadi ASN PPPK," jelas Yudi.

Yudi menambahkan, proses perekrutan ASN atau PPPK untuk tenaga pendidik kemarin, hanya mencapai sekitar 1.529 orang di setiap tahunnya.

"Ada juga tenaga teknis di dinas, di sekolah, dan lain sebagainya. Nah untuk guru (yang diangkat) setiap tahunnya sekitar 1.529, sementara untuk tenaga teknis setahunnya hanya 65 orang. Jadi kami sekarang menegaskan, bahwa saat ini kami sudah berada puncak kekecewaan dari tahun 2021 sampai 2025 ini," paparnya.

Dengan aksi ini, Yudi berharap pemerintah bisa terus memperhatikan nasib honorer khususnya kepada tenaga pendidik atau guru.

"Yang kami tuntut sekarang adalah keseriusan pemerintah, bahwa kami ini tenaga non ASN (honorer) yang mengabdi di sekolah negeri itu adalah anak kandung Pemprov Jabar, kami bukan siapa-siapa. Jadi melalui aksi ini kita bisa meluapkan 3 tahun kekecewaan kami kepada pemerintah, dan mudah-mudahan pemerintah bisa segera menuntaskan kami (diangkat sebagai ASN atau PPPK)," pungkasnya. (*)

Oleh: deni mulyana sasmita / den