JuaraNews Bekasi – Kesatuan Aksi Mahasiswa Masyarakat Menggugat mendorong adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh jajaran KPU Kabupaten Bekasi paska terlaksananya pilkada.

Hal ini lantaran adanya partisipasi pemilih yang sangat rendah dan adanya penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien sehingga berdampak pada rendah nya partisipasi pemilih di kab Bekasi.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Masyarakat Menggugat menuding adanya ketidak profesionalan kinerja Kabupaten Bekasi yang dibuktikan dengan tidak cakapnya dalam pengelolaan anggaran dan enggan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di kab Bekasi. 

Sehingga disinyalir adanya praktik maladministrasi dan praktik mark-up anggaran didalamnya, serta diduga menyampaikan berita bohong yang telah dikeluarkan oleh anggota Ketua KPU Kabupaten Bekasi sehingga jauh dalam pencapaian target partisipasi pemilih.

Sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa salah satu anggota KPU Kabupaten Bekasi memberikan informasi bahwa KPU Kabupaten Bekasi mendapatkan peringkat ke 6 dengan tingkat partisipasi tertinggi se-Indonesia. 

"Padahal sesuai fakta rilis yang di sampaikan langsung oleh KPU RI bahwasannya KPUD Kabupaten Bekasi mendapatkan peringkat ke 16 se-Indonesia dengan kategori Indeks Partisipasi Pemilu 2024 dan ini adalah salah satu bentuk berita bohong yang disampaikan oleh KPUD Kabupaten Bekasi,"ujar Rion Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Masyarakat Menggugat, Selasa (7/1/2025). 

Dia juga mengatakan bahwa dari data rincian rencana kebutuhan belanja KPUD Kabupaten Bekasi tahun 2024 sebesar 70.200.000.000 yang sudah terpakai kami menemukan banyak sekali anggaran yang digunakan oleh KPUD Kabupaten Bekasi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang tidak efektif dan efisien, serta banyak sekali praktik mark-up anggaran didalamnya. 

Oleh sebab itu kami atas nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Masyarakat Menggugat akan membuka semua data yang kami temukan serta akan melakukan pelaporan praktik mark-up anggaran ini kepada aparat penegak hukum dan akan melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa beberapa tuntutan :

1. Mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi periksa penggunaan anggaran 

PILKADA 2024 Kabupaten Bekasi yang sarat akan korupsi.

2. Mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi periksa jajaran komisioner KPUD

Kabupaten Bekasi dan sekretariat KPUD Kabupaten Bekasi yang di duga melakukan 

korupsi berjamaah anggaran PILKADA 2024.

3. Meminta KPU RI untuk memecat seluruh jajaran KPUD Kabupaten Bekasi karena 

diduga telah gagal dalam pelaksanaan PILKADA 2024 dibuktikan dengan terjadinya 

kebocoran anggaran dan ketidakbecusan dalam pencapaian peningkatan partisipasi 

pemilih di kabupaten bekasi.

4. Usut tuntas dugaan praktik mal administrasi dan praktik mark up anggaran PILKADA Kabupaten Bekasi 2024. (*)

bas