free hit counter code Gubernur Prihatin Wali Kota Bandung Kena OTT KPK - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Gubernur Prihatin Wali Kota Bandung Kena OTT KPK

    Gubernur Prihatin Wali Kota Bandung Kena OTT KPK

    JuaraNews Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil prihatin atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Bandung Yana Mulyana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

     

    Yana terkena OTT KPK pada Jumat (14/5/2023) malam atas dugaan suap pengadaan kamera pegawas (CCTV) dan jasa penyedia jaringan internet.

     

    "Sebagai Gubernur saya sangat prihatin dan sebagai mantan Wali Kota Bandung yang dulu _ngurusin_ Bandung begitu rupa saya sangat sedih, susah diceritakan perasaannya," ujar Ridwan Kamil ditemui usai Sidak Pasar Kosambi Bandung, (15/5/2023).

     

    Sehari setelah peristiwa tersebut, Ridwan Kamil langsung mendatangi kantor Pemkot Bandung. Kedatangan orang nomor satu di Jabar itu untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bandung tidak terganggu.

     

    "Saya tadi ke sana (Pemkot Bandung) juga menitipkan dan memastikan agar pelayanan publik warga Bandung tidak terganggu," katanya.

     

    Salah satunya yaitu terkait dengan pelayanan mudik Lebaran bagi warga Kota Bandung yang memerlukan koordinasi dari pemimpin. 

     

    Kang Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil -- mengaku sudah mengarahkan Sekda Kota Bandung Ema Sumarna menjadi koordinator lapangan dalam program mudik tersebut.

     

    "Sudah saya arahkan Sekda untuk segera mengambil keputusan apalagi menjelang mudik Lebaran butuh koordinasi lapangan yang luar biasa. Tapi saya rasa tidak akan terganggu," ujar Ridwan Kamil. 

     

    Sekda Ema Sumarna juga kemungkinan besar akan menjalankan fungsi harian Wali Kota Bandung untuk sementara selama proses pemeriksaan Yana Mulyana di KPK berlangsung.

     

    Gubernur menyebut sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri yang mana sesuai aturan pejabat tertinggi pada birokrasi Pemkot Bandung akan menjadi Pelaksana Harian.

     

    "Saya sudah konsultasi ke Pak Mendagri sementara sesuai aturan PLH - nya adalah Pak Sekda selaku posisi tertinggi di birokrasi," ungkapnya.

     

    Gubernur berharap peristiwa OTT Wali Kota Bandung menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi pejabat yang tersandung kasus korupsi di Jabar.

     

    "Saya berharap ini yang terakhir, ini doa tulus saya supaya masyarakat bisa fokus pada pembangunan," harap Ridwan Kamil. 

     

    Gubernur berpesan kepada para bupati/ wali kota agar selalu mengedepankan integritas. Tugas utama pemimpin hanyalah untuk melayani masyarakatnya.

     

    "Saya titip kepada 27 kepala daerah di Jabar selalu mengedepankan integritas, ingat niat kita dalam memimpin adalah untuk melayani masyarakat bukan yang lain," tutup Ridwan Kamil. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links