Jakarta, Juaranews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencegah pelanggaran hukum pada pemilu 2024 mendatang. Menurut presiden, Bawaslu harus bertindak tegas dalam penegakan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar Pemilu 2024 berjalan lancar.

“Pak Presiden meminta bahwa Bawaslu tegas dalam melakukan penegakan hukum sehingga kemudian orang berpikir dua kali untuk melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu, baik ketentuan pidana, ketentuan administrasi, maupun ketentuan etika,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022)

Rahmat pun menceritakan ketegasan Bawaslu yang pernah memeriksa Presiden Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota dan Gubernur dulu. Dan hal tersebut diapresiasi oleh Presiden Jokowi.

"Pak Presiden mengapresiasi dulu pernah diperiksa itu bentuk ketegasan dari Bawaslu katanya. Itu kenangan terbaik yang luar biasa sebagai presiden saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota, Gubernur, itu diperiksa oleh Bawaslu," kata Rahmat.

Maka dari itu, Rahmat mengingatkan kepada peserta Pemilu agar tidak melakukan kecurangan pada penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

"Itulah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum tegas kemudian para peserta pemilu jadi hati hati dalam lakukan proses kampanye penggalangan massa dan lain-lain," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Rahmat juga mengundang Presiden untuk hadir sekaligus membuka acara Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Denpasar, Bali yang akan digelar pada 9 Oktober 2022 mendatang.

“Ini merupakan sebuah conscious bahwa perkumpulan tribunal election di seluruh dunia yang Bawaslu sekarang menjadi Presiden dari Global Network on Electoral Justice. Ini acara tahun ini paling besar dan semoga Pak Presiden bisa hadir dan membuka acara tersebut,” tuturnya.

Aep