Farhan Larang ASN Pakai KendaraanDinas untuk Mudik
- 21 Maret 2025 | 19:28:00 WIB
MUHAMMAD Farhan, mengeluarkan kebijakan tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik.
MUHAMMAD Farhan, mengeluarkan kebijakan tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik.
PEMPROV Jabar mendapatkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024
KEBERADAAN pagar bambu laut di sejumalah perairan, menjadi polemik di masyarakat.
JuaraNews, Bekasi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, mengundang seluruh unsur Forum Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) dan pejabat eselon II dan III dalam rangka mengikuti Deklarasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 bertempat di Ballroom Hotel Santika Mega Bekasi, Selasa, (15/10/2024).
Pj. Walikota Bekasi, Gani Muhamad hadir beserta unsur Forkopimda lainnya dan juga jajaran ASN pada Pemerintah Kota Bekasi, bersama-sama membacakan deklarasi yang berisikan:
Kami segenap Aparatur Sipil Negara bersama dengan TNI-Polri di Kota Bekasi berkomitmen:
1. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI-Polri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye maupun pemberian dukungan dalam bentuk apapun kepada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota tertentu;
2. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa, menciptakan rasa aman, tertib, dan damai, serta tidak menyebarkan berita hoax, dan menolak politik uang, politisasi SARA, dan ujaran kebencian;
3. Mendukung kinerja Pemerintah, KPU, dan Bawaslu dalam hal pelaksanaan Pilkada di Kota Bekasi Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Melalui Deklarasi ini, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurul Fathia, berharap agar, “jadikan deklarasi hari ini, yang Bapak/Ibu semua sebutkan, menjadi hal yang penting dan harus Bapak/Ibu tanamkan serta implementasikan dengan nyata, bukan hanya seremonial, tetapi harus benar-benar dipedomani dan dilaksnakan,” tegasnya.
Terkait Netralitas ASN, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad dalam sambutannya menyatakan bahwa Pemilukada merupakan sebuah proses demokrasi dimana hak memilih sepenuhnya milik masing-masing.
“Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah Pesta Demokrasi yang harus terselenggara dengan baik dan salah satu indikatornya adalah terjaganya kondusifitas di daerah masing-masing. Demokrasi juga mengandung makna kebebasan memilih tanpa tekanan, apalagi untuk ASN, tentu sebagai pelayan masyarakat harus tegak lurus, tidak boleh berkampanye dan memaksakan kehendak pemilih,” tutur Gani Muhamad.
Gani Muhamad menambahkan, “maka dari itu terapkan selalu sikap netral, tetap lakukan dan laksanakan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, pelayanan prima yang harus terus berjalan, dan harus berperan dalam mewujudkan Demokrasi yang sukses untuk masa depan Kota Bekasi 5 tahun mendatang,” tutupnya. (*)
Oleh: pratigto / Rdsp
0 KomentarFRAKSI PDIP DPRD Jabar meminta Gubernur Dedi Mulyadi tegas dalam menertibkan bangun-bangun yang Selengkapnya..
PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung menggelar acara Penandatanganan Deklarasi Anti Fraud pada Rabu Selengkapnya..
PEMPROV Jabar menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang hingga kini belum membayarkan Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto mendukung sikap Presiden ke-6 SBY terkait Revisi UU Selengkapnya..
DEDI Mulyadi menyampaikan pesan kepada para camat dan lurah/kepala desa se-Jawa Barat, terkait penataan infrastruktur di daerah Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
FRAKSI PDIP DPRD Jabar meminta Gubernur Dedi Mulyadi tegas dalam menertibkan bangun-bangun yang melanggar.
PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (UIT JBT) melalui UPT Bandung memastikan listrik tetap dapat dinikmati oleh pelanggan selama Ramadan