free hit counter code Realisasi Belanja APBD Kota Cimahi Masih Rendah, Begini Respon Mendagri - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Opini


  • HAM: MASA DEPAN KITA SEKARANG
    HAM: MASA DEPAN KITA SEKARANG

    SETIAP tanggal 10 Desember. termasuk Indonesia, merayakan Hari Hak Asasi Manusia. Penetapan ini dinyatakan oleh IHEU sebagai hari resmi perayaan kaum humanisme.

    Realisasi Belanja APBD Kota Cimahi Masih Rendah, Begini Respon Mendagri
    Mendagri Tito Karnavian

    Realisasi Belanja APBD Kota Cimahi Masih Rendah, Begini Respon Mendagri

    • Kamis, 16 Desember 2021 | 14:50:00 WIB
    • 0 Komentar

     

    JuaraNews, Bandung - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi masih terbilang rendah. Hal tersebut berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah per 19 November 2021.



    Data Ditjen Bina Keuangan Daerah menyebutkan terdapat 8 daerah dari 34 provinsi angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen, sedangkan sisinya realisasi belanja APBD-nya masih di bawah 70 persen. 



    Sementara itu, kota dengan realisasi belanja yang masih terbilang rendah di antaranya Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, Kendari, Singkawang, Subulussalam, Palembang, dan beberapa kota lainnya.



    Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan daerah-daerah yang realisasi belanjanya masih rendah agar mempercepat realisasi belanjanya. 



    Menurut Tito Karnavian, percepatan realisasi APBD adalah satu di antara arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna.



    Sama halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.



    Alasannya, kata Mendagri, belanja daerah akan mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat.



    Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulasi pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.



    “Kita tahu lebih dari 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah serta dari sumber lain yang sesuai dengan Undang-Undang,” ujar Tito Karnavian dikutip JuaraNews dari Tribunjabar.id, Rabu (15/12/2021).



    Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian menuturkan terdapat daerah-daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah.2021

     

    “Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan pada akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai aturan,” kata Mendagri.

     

    Lebih lanjut, untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Tito Karnavian akan melakukan monitoring dan evaluasi ihwal realisasi APBD setiap minggunya. 

     

    Bahkan telah melakukan evaluasi harian, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota beserta jajarannya, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah. 

     

    Disamping itu, Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Masyarakat Pilih Supiyardi Jadi Walikota Cimahi
    Perumda Air Minum Tirta Permudah Pelanggan Lewat Layanan Berbasis Transaksi Digital
    FWP Jabar Matangkan Kerjasama Pentahelix dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII
     Sadis, Seorang Pemuda di KBB Tusuk Warga dengan Pisau Gegara Hal ini
    Realisasi Belanja APBD Kota Cimahi Masih Rendah, Begini Respon Mendagri

    Editorial


      Info Kota


        Inspirasi