Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    DOB Kabupaten Bogor Barat Masih Menunggu Hasil Dari Kemendagri

    • Jumat, 3 Desember 2021 | 07:08:00 WIB
    • 0 Komentar


    DOB Kabupaten Bogor Barat Masih Menunggu Hasil Dari Kemendagri
    Anggota DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya bas

     

    JuaraNews, Bandung - Anggota DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya terus mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat. Hal itu bertujuan untuk mengefektifkan pelayanan publik dan percepatan serta akselerasi pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan.


    Menurutnya, untuk memekarkan sebuah daerah terdapat dua preseden yang mengatur DOB yakni UU 32/2004 dan UU 23/2014 tetapi UU 32/2004 direvisi oleh UU 23/2014. Padahal, ketika UU 32/2004 berlaku, DOB dimungkinkan pemekaran dua pintu yakni melalui eksekutif dan politisi atas nama aspirasi.


    "Tapi dengan UU 23/2014 saat ini, pemekaran bisa dilakukan dengan satu pintu yakni pihak eksekutif saja. Kemudian, seluruh pengajuan akan diterima oleh eksekutif dan tidak ada pintu untuk Komisi II DPR RI untuk mendorong aspirasi dari masyarakat," kata Asep, Jum'at (3/11/2021).


    Meski begitu, imbuh Asep, perihal pemekaran Bogor Barat memang menjadi tugas Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor sudah selesai. Begitu pun di Pemprov Jabar dan Gubernur sudah menyampaikan ke DPRD serta telah dibentuk Pansus secara komisional oleh Komisi I dan sudah di Paripurnakan.


    "Hari ini, berkas untuk pemekaran sudah diserahkan ke Pemerintah Pusat di Kemendagri," imbuhnya.


    Oleh sebab itu, mengenai pemekaran daerah Komisi II DPR RI hanya menunggu hasil dari Kemendagri karena pemekaran daerah saat ini hanya terdapat satu pintu yaitu melalui Kemendagri. Ditambah, peraturan tentang teknis PP mengenai DOB sebagai turunan UU 23/2014 belum selesai.


    "Itu saya kira jadi PR buat semua. Nah menuju itu kita bersabar agar siap ketika harus mekar. Jadi regulasinya cukup, komitmen politik juga ada, dan anggarannya juga telah siap. Kita tunggu dulu saja lah dulu," lanjutnya. (*)

    bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    IKA Muda Unpad Dukung Ridwan Kamil Jabat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara
    Gubernur Ridwan Kamil Pertimbangkan Bangun Kampung Inggris di Jabar
    Kena Sanksi dari PDIP lalu Minta Maaf, Arteria Dahlan Dilaporkan ke Polisi
    Dorong Melek Digital, Atalia Minta Ibu-ibu Jangan Curahkan Kekesalan di Media Sosial
    Kesbangpol Jabar Fokus Cegah Penyebaran Paham NII di Garut
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads