Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    Yod Mintaraga: Partai Golkar Minta Permendikbud Ristek Soal PPKS Direvisi



    Yod Mintaraga: Partai Golkar Minta Permendikbud Ristek Soal PPKS Direvisi

     

    JuaraNews, Bandung – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat Drs. H. Yod Mintaraga, MAP meminta pemerintah merevisi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbud PPKS) di lingkungan perguruan tinggi (PT).

     

    Permintaan disampaikan  usai menerima audiensi pengurus Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung,  Senin (7/12/2021).

     

    Menurut Ketua Depidar SOKSI Jawa Barat ini, Permendikbud 30/2021 yang diundangkan pada 3 September 2021 itu telah menuai polemik terutama terhadap penggunaan frasa "tanpa persetujuan korban" yang dianggap melegalkan perzinaan. Penggunaan frasa "tanpa persetujuan korban" tercantum dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m.

     

    "Pemerintah harus merevisi Permendikbud tersebut karena ada pasal yang mengandung unsur legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Pengunaan frasa 'tanpa persetujuan korban' bisa dimaknai sebagai pelegalan kebebasan seks'," katanya.

     

    Yod mengatakan, Permendikbudistek Nomor 30 Tahun 2021 sebenarnya untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan seksual di kampus. Karena sekarang marak kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi.

     

    Namun, lanjutnya, ada beberapa pasal yang justru menimbulkan masalah baru. "Untuk merevisi pasal-pasal yang tidak tepat tersebut, saya menyarankan jika semua pihak baik dari lembaga agama, organisasi masyarakat, aktivis perempuan, serta pihak-pihak lain memberi masukan untuk melengkapi hal-hal yang dianggap berpotensi menimbulkan masalah," katanya. (*)

    ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Gubernur Ridwan Kamil Pertimbangkan Bangun Kampung Inggris di Jabar
    Kena Sanksi dari PDIP lalu Minta Maaf, Arteria Dahlan Dilaporkan ke Polisi
    Dorong Melek Digital, Atalia Minta Ibu-ibu Jangan Curahkan Kekesalan di Media Sosial
    Kesbangpol Jabar Fokus Cegah Penyebaran Paham NII di Garut
    Meski Gelar Musda, Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Diputuskan DPP
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads