JuaraNews, Bandung - Komisi IV DPRD Jawa Barat melakukan agenda monitoring kegiatan tahun anggaran 2020 dan kegiatan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) di UPTD PSDA WS Ciliwung-Cisadane, Kota Bogor, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Zulkifli Chaniago mengatakan, dari kunjungan tersebut pihaknya mendapat informasi yang sangat penting.

"Dari 10 daerah irigasi yang ternyata hanya satu daerah saja yang masih mempunyai fungsi untuk pengairan pertanian dan itu bisa menjadi masalah ke depannya," katanya.

Menurutnya, satu sisi ukuran untuk daerah irigasi bisa normalisasi secara penganggaran itu outcomenya untuk pertanian dan itu di atur kewenangan bahwa 1000-3000 itu kewenangan dari provinsi.

"Kedepannya butuh format baru ini, siapa yang harus bagus atau memang harus di PSDA tapi penganggarannya bukan DI istilahnya karena harus balance atau seimbang," ucapnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, hasil monitoring yang dilakukan ini selanjutnya akan dibahas juga dalam rapat Komisi IV.

Pasalnya, ini merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat dan bisa berdampak buruk jika dibiarkan.

"Iya nanti akan kita bahas dalam rapat komisi, karena jika selama ini hanya satu daerah irigasi yang berfungsi, sebagai amanat peraturan perundang- undangan maka yang sembilannya akan terbengkalai, sementara kalau terbengkalai pun akan berdampak kepada masyarakat yaitu misalnya banjir karena tidak normalnya saluran daerah irigasi lainnya," tutupnya. (*)

Oleh: satria negara / stn