free hit counter code Komisi I DPRD Jabar Konsultasikan Persoalan Aset Daerah Dengan LMAN - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


    Komisi I DPRD Jabar Konsultasikan Persoalan Aset Daerah Dengan LMAN
    Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman

    Komisi I DPRD Jabar Konsultasikan Persoalan Aset Daerah Dengan LMAN

     

    JuaraNews, Bandung – Sebagai upaya dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menggandeng Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).  Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan aspek pelayanan publik yang akan mewujudkan pemerintahan yang baik atau Good Government.

     

    Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman menyebutkan, LMAN merupakan badan layanan umum yang berada di bawah Kementerian Keuangan RI.

     

    Sebagai lembaga konsultasi untuk mengoptimalkan aset-aset pemerintah atau Negara. Karena itu, pihaknya ingin mengetahui apa yang bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Jawa Barat dengan LMAN tersebut.

     

    “Kami juga membuka maksud dan tujuan LMAN tadi, dan sebetulnya pemerintah itu tidak bisa sendirian mengurus ini, mereka (birokrat-red) yang berkarir sebagai aparatur itu tidak akan berfikir untuk mengkomersialisasi aset dan tiba2 menjadi entrepreneur dinilai akan sangat susah. Karena itu, maka di butuhkan suatu media seperti LMAN,” ujar Bedi dalam agenda rapat konsultasi dengan LMAN di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kamis (29/4/2021).

     

    Kemudian, Bedi melanjutkan, lembaga tersebut akan menghubungkan dengan asosiasi para pelaku usaha seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) dan lain-lain termasuk koperasi.

     

    “Sehingga saya mengharapkan benar-benar yang namanya kebijakannya ini tepat sasaran. Yang jelas akan membawa kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Jawa Barat,” tambahnya.

     

    Sehingga. kata Bedi, langkah awal komisi akan memberikan evaluasi dan catatan-catatan dari persoalan yang ada untuk pengamanan dan pemanfaatan. Lalu mengidentifikasi persoalan tata kelola dan tentunya yang berkaitan dengan kebutuhan regulasi untuk mengoptimalkan perihal aset itu.

     

    “Jika semua teridentifikasi setiap persoalan dan gambaran solusinya sudah terlihat, maka persoalan aset di Jawa Barat ini akan segera terselesaikan,” tutupnya. (*)

    ude

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Pemkot Bekasi Segera Atur Titik Penjualan Minol
    Pembangunan Hotel Fox di Mustika Jaya Dihentikan
    Peluncuran Program Penanganan PPKS Perkotaan
    SOKSI Harus Adaptif Dengan Perkembangan Zaman
    Anti Komunis dan Kekaryaan tak Boleh Terlepas

    Editorial



      sponsored links