Pemkot Bekasi Segera Atur Titik Penjualan Minol
- 19 Desember 2024 | 09:04:00 WIB
PEMKOT Bekasi akan segera menindaklanjuti Perda baru tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Minol).
PEMKOT Bekasi akan segera menindaklanjuti Perda baru tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Minol).
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
INDRAMAYU merupakan lumbung padi nasional dengan julukan Bumi Wiralodra dengan penghasil beras yang melimpah.
JuaraNews, Bandung – Sebagai upaya dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menggandeng Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan aspek pelayanan publik yang akan mewujudkan pemerintahan yang baik atau Good Government.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman menyebutkan, LMAN merupakan badan layanan umum yang berada di bawah Kementerian Keuangan RI.
Sebagai lembaga konsultasi untuk mengoptimalkan aset-aset pemerintah atau Negara. Karena itu, pihaknya ingin mengetahui apa yang bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Jawa Barat dengan LMAN tersebut.
“Kami juga membuka maksud dan tujuan LMAN tadi, dan sebetulnya pemerintah itu tidak bisa sendirian mengurus ini, mereka (birokrat-red) yang berkarir sebagai aparatur itu tidak akan berfikir untuk mengkomersialisasi aset dan tiba2 menjadi entrepreneur dinilai akan sangat susah. Karena itu, maka di butuhkan suatu media seperti LMAN,” ujar Bedi dalam agenda rapat konsultasi dengan LMAN di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kamis (29/4/2021).
Kemudian, Bedi melanjutkan, lembaga tersebut akan menghubungkan dengan asosiasi para pelaku usaha seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) dan lain-lain termasuk koperasi.
“Sehingga saya mengharapkan benar-benar yang namanya kebijakannya ini tepat sasaran. Yang jelas akan membawa kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Jawa Barat,” tambahnya.
Sehingga. kata Bedi, langkah awal komisi akan memberikan evaluasi dan catatan-catatan dari persoalan yang ada untuk pengamanan dan pemanfaatan. Lalu mengidentifikasi persoalan tata kelola dan tentunya yang berkaitan dengan kebutuhan regulasi untuk mengoptimalkan perihal aset itu.
“Jika semua teridentifikasi setiap persoalan dan gambaran solusinya sudah terlihat, maka persoalan aset di Jawa Barat ini akan segera terselesaikan,” tutupnya. (*)
ude
0 KomentarPEMKOT Bekasi akan segera menindaklanjuti Perda baru tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Selengkapnya..
USAI mendapat penolakan dari warga sekitar, pembangunan hotel Fox di Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi dihentikan Selengkapnya..
BEY Machmudin bersama tiga menteri meluncurkan program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Selengkapnya..
DEPIDAR SOKSI Jabar menggelar Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB) Tingkat Madya Batch Kedua Selengkapnya..
SOKSI lahir pada 1960 untuk membenahi arah politik negara, yang cenderung semakin jauh dari cita-cita para pemimpin Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
SOKSI lahir pada 1960 untuk membenahi arah politik negara, yang cenderung semakin jauh dari cita-cita para pemimpin bangsa.
KONI Jabar mengapresiasi Raker KONI Kabupaten Cirebon yang membahas persiapan BK Porprov menuju Porprov Jabar pada 2026.