Farhan Larang ASN Pakai KendaraanDinas untuk Mudik
- 21 Maret 2025 | 19:28:00 WIB
MUHAMMAD Farhan, mengeluarkan kebijakan tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik.
MUHAMMAD Farhan, mengeluarkan kebijakan tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik.
PEMPROV Jabar mendapatkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024
KEBERADAAN pagar bambu laut di sejumalah perairan, menjadi polemik di masyarakat.
JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil bertemu dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (22/3/2021).
Gubernur menerima Direktur Wilayah Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Yudi. Dalam pertemuan tersebut dibahas aset-aset Pemprov Jabar yang menurut Korsupgah masih bermasalah dan perlu diselamatkan.
“Korsupgah menyoroti aset Pemda Provinsi Jabar yang masih dipermasalahkan,” ujar Gubernur seusai pertemuan.
Menurutnya, KPK selalu membantu kerja Pemprov Jabar dalam mengawasi dan mencegah korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Salah satu di antaranya terkait aset-aset yang menurut KPK harus segera diselamatkan.
“Contohnya seperti kasus yang di Gunung Sembung dan Dago, lalu aset-aset di Braga yang menurut KPK harus segera diselamatkan, dibantu segera sertifikasinya agar aset negara ini bisa aman,” ungkap Ridwan Kamil.
Gubernur mengapresiasi kehadiran Korsupgah KPK yang merupakan semacam perwakilan KPK di daerah sehingga asistensi dapat dilakukan dengan cepat tanpa birokrasi panjang.
“Ini inovasi KPK. Jadi setiap wilayah ada perwakilan KPK. Jadi kalau mau konsultasi itu bisa ke Pimpinan (Korsupgah) langsung. Jadi tidak terlalu besar ruang lingkupnya,” ujarnya. (*)
jn
0 KomentarPARTAI Demokrat Jabar mengelar evalusi pasca-pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) Selengkapnya..
PEMPROV Jabar menargetkan jumlah balita stunting pada 2024 nanti tersisa 14 persen. Selengkapnya..
GUBERNUR Jabar Ridwan Kamil bertemu dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di Gedung Sate, Senin Selengkapnya..
PUSAT Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar) masuk Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
FRAKSI PDIP DPRD Jabar meminta Gubernur Dedi Mulyadi tegas dalam menertibkan bangun-bangun yang melanggar.
PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (UIT JBT) melalui UPT Bandung memastikan listrik tetap dapat dinikmati oleh pelanggan selama Ramadan