free hit counter code Perda Penyelenggaraan Pondok Pesantren, Legislator Minta Pergubnya Segera Dikeluarkan - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Perda Penyelenggaraan Pondok Pesantren, Legislator Minta Pergubnya Segera Dikeluarkan
    (Abbas) Sidkon Djampi

    Perda Penyelenggaraan Pondok Pesantren, Legislator Minta Pergubnya Segera Dikeluarkan

     

    JuaraNews, Bandung - DPRD Jabar meminta dan berharap Gubernur Ridwan Kamil segera mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) tentang penyelenggaraan pondok pesantren.


    Hal itu sebagai keberpihakan gubernur dalam pengembangan pesantren dengan sarana dan prasaranya diharapkan dapat terlaksana dalam waktu dekat.


    Pasalnya, ada ribuan pondok pesantren di Jabar menginginkan agar perda tersebut segera diaplikasikan,


    Demikian disampaikan, Ketua Fraksi DPRD Jabar, Sidkon Djampi yang juga sebelumnya mengetuai Pansus VII penyusun perda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.


    “Pesantren-pesantren khususnya di dapil saya ini sudah tidak sabar bahwa perda pesantren untuk segera diaplikasikan, “ ujarnya, Senin (8/3/2021).


    Sidkon mengatakan disahknya perda tersebut bersama DPRD dan Gubernur Jabar beberapa waktu lalu ini akan membawa kemanfaatan yang besar dalam penyelenggaraan pesantren.


    “Pergubnya tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pesantren agar segera dikeluarkan agar bisa dirasakan langsung oleh penyelenggara pesantren, sehingga dapat mewujudkan Jabar Juara Lahir Bathin,” tuturnya. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links