Kemendikbud: Pancasila dan Bahasa Indonesia Tetap Jadi Mata Kuliah Wajib di Perguruan Tinggi
- 15 April 2021 | 12:55:00 WIB
KEMENDIKBUD menegaskan bahwa mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di pendidikan tinggi.
KEMENDIKBUD menegaskan bahwa mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di pendidikan tinggi.
MEMILIKI rumah merupakan impian setiap orang terlebih bagi seorang guru karena rumah termasuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.
JuaraNews, Bandung - Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di DPR RI mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Tak terkecuali Pengamat Politik dari Universitas Widyatama (UTama) Prof Obsatar Sinaga.
Hal itu dikarenakan sampai hari ini masih terjadi perdebatan di pusat antara revisi atau tidak direvisi.
Prof Obsatar Sinaga menilai revisi tersebut dilakukan oleh Komisi I DPR RI, dia menyebut komisi tersebut juga menangani persoalan demokrasi di Indonesia, selain itu juga menangani permasalahan-permasalahan internasional.
Maka dari itu, katanya UU ITE itu harusnya mencoba untuk mem-benchmark (penolokukuran) ITE yang lain yang berada di luar negeri.
"Jadi jangan hanya mengambil patokan sendiri. Karena waktu itu ketika dibuat UU ITE suasana kebatinannya memang sedang mendesak, sifatnya. Persis seperti adanya undang-undang tentang KPI, sehingga dibuat isinya substansi tidak bisa mengikuti perkembangan," katanya, saat Cofe Morning dengan awal media, di University Widyatama, Jalan Cikutra, Kota Bandung, Selasa (23/2/2021).
Rektor UTama ini mengungkapkan, seharusnya UU ITE itu dapat membeesmart UU ITE lain yang berada di luar negeri. Jangan hanya, sambung dia, mengambil patokan dari awal dibuatnya, karena waktu itu suasana kebatinannya ketika dibuat UU ITE itu memang sedang mendesak sifatnya.
"Adanya UU tentang KPI, informasi itu juga mendesak sehingga dibuat isi substansi tidak bisa mengikuti perkembangan zaman," ungkapnya.
Tak hanya itu, Prof Obi menyampaikan bahwa jangan sampai pembahasan UU ITE tersebut tidak sinkron dari hasil Komisi I DPR RI.
"Kadang kala kita lupa, ketika kita tinggal di suatu daerah, dimana daerah itu jalurnya searah maka semua mobil akan diparkir di sebelah kiri. Itu kan sebuah peraturan yang membentuk budaya orang," tutupnya. (*)
bas
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendukung penuh Program Ramadhan Bahagia yang digagas Yayasan Harapan Amal Selengkapnya..
PEMKOT Bandung di bawah kepemimpinan Oded M Danial dan Yana Mulyana terus menunjukkan komitmennya menanggulangi persoalan Selengkapnya..
RATUSAN Anggota Satpol PP Kota Bandung akan mengawasi sejumlah titik selama Ramadan 1442 Hijriah ini. Selengkapnya..
HARGA cabai rawit yang sempat meroket hingga menyentuh Rp120.000 per kilogram kini sudah turun 60.000 per Selengkapnya..
Aksi balap liar dan penggunaan knalpot bising kendaraan roda dua, sangat mengganggu dan membahayakan orang lain selain penggunanya Selengkapnya..
LAYANAN Mobil SIM Keliling Online hadir di sejumlah tempat di wilayah Kota Bandung Raya. Berikut ini jadwal dan lokasinya:
😷 Positif:
😊 Sembuh:
😭 Meninggal:
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendukung penuh Program Ramadhan Bahagia yang digagas Yayasan Harapan Amal Mulia.
LA My One Majalaya mengadakan bakti sosial di RW 16 Pasir Gambir, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.