blog counter

Hot News


Opini


    Pakar Sebut Hukum Islam dan HAM Tidak Bertentangan

    • Senin, 7 Desember 2020 | 13:06:00 WIB
    • 0 Komentar


    Pakar Sebut Hukum Islam dan HAM Tidak Bertentangan
    Pakar Hukum dari Universitas Islam Bandung,  Didi Hilman saat memaparkan disertasi di Aula Unisba, Kota Bandung, Senin (7/12/2020). (Foto: Unisba)

    Juara,News, Bandung - Pakar Hukum dari Universitas Islam Bandung,  Didi Hilman mengungkapkan bahwa kualifikasi perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana agama menurut hukum Islam adalah perbuatan-perbuatan yang mencemarkan (tadnis), menghina (istihza), mengolok-olok (syatama), mencerca (saba) dan memaki (tha’an) Allah dan Rasulnya, Kitab Suci Al-Qur’an, menyerang akidah Islamiyah, serta bid'ah.

     

    "Keberadaan delik agama sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak bertentangan dengan hak-hak Asasi Manusia," kata Didi saat pemaparan disertasinya 'Tindak Pidana Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Dihubungkan dengan Hak-Hak Asasi Manusia' di Aula Unisba, Kota Bandung, Senin (7/12/2020).

     

    Sedangkan menurut hukum positif, ucap dia, perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana agama dibedakan menjadi: heresy, blasphemy, hate speech, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 175 KUHP, Pasal 176 KUHP, Pasal  177 ke 1, Pasal 177 ke-2 KUHP, Pasal 178 KUHP, Pasal 179 KUHP, Pasal 180 KUHP, Pasal 181 KUHP dan Pasal 503 ke-2 KUHP.

     

    "Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (the International Convention on Civil and Political Rights), dan Undang-Undang Dasar 1945," ucapnya.

     

    Didi menjelaskan, konsep hak-hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa Indonesia tidak serta merta mengikuti pemikiran Barat, seperti yang dikemukakan oleh para filsuf abad ke-17 dan 18, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan Rousseau.

     

    Pemikiran HAM Barat, lanjut Didi, bersifat anthropocentric, sekularistik, liberalistik, dan individualistik, sehingga pengakuan bangsa Indonesia terhadap the Universal Declaration of Human Rights dan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik bersifat relatif dan parsial.

     

    "Pengakuan terhadap Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Rights) dan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik dibatasi oleh budaya dan agama," tutupnya. (*)

     

    Oleh: ridwan / rid

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Tinjau Komponen Biaya Haji, Rombongan Komisi VIII DPR Berangkat ke Arab Saudi
    Sebulan Terakhir, WHO Laporkan Kematian Akibat Covid Naik 20 Persen
    Status Darurat Kesehatan Belum Dicabut, WHO Sebut Covid-19 Masih Jadi Ancaman
    Megawati Usul Inggit Garnasih Jadi Pahlawan Nasional, Ridwan Kamil: Kita Proses
    Siapkan Juru Ledak Pertambangan, PPSDM Geominerba dan PT AMNT Jalin Kerjasama
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads