free hit counter code 3 Nilai Kepemimpinan ala Ridwan Kamil dalam Pemimpin Provinsi Jabar - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


    3 Nilai Kepemimpinan ala Ridwan Kamil dalam Pemimpin Provinsi Jabar
    (istimewa/humas pemprov jabar) Gubernur Jabar Ridwan Kamil

    3 Nilai Kepemimpinan ala Ridwan Kamil dalam Pemimpin Provinsi Jabar

    • Senin, 26 Oktober 2020 | 13:38:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Dalam memimpin dan memajukan Provinsi Jabar, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan bahwa dirinya selalu berpegang teguh kepada 3 nilai kepemimpinan.

     

    Pertama, pemimpin harus memberikan rasa aman dan nyaman untuk warganya dengan cara menjaga lisan dan tindakan. Menurut Emil, konflik bisa terjadi jika pemimpin tidak bisa menjaga ucapan dan tindakan serta tidak menghadirkan ketenangan bagi warganya.

     

    "Karena banyak juga pemimpin yang kadang-kadang lisannya tidak terjaga, akhirnya terjadi konflik," ujar Emil saat menyampaikan paparan dalam agenda Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) XI Tahun 2020 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) melalui konferensi video dari Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata No1 Kota Bandung, Senin (26/10/2020).

     

    Kedua, nilai kepemimpinan yang menjadi pegangan Emil adalah mengakselerasi kemajuan. Sebagai kepala daerah, dia berkomitmen meningkatkan dan mempercepat pembangunan di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia ini.

     

    "Meningkatkan kecepatan pembangunan yang dulunya repot menjadi tertib, dulunya gelap menjadi transparan, itu harus kita lakukan," sebut Emil.

     

    Ketiga, pemimpin wajib membawa perubahan dengan menciptakan inovasi dan program-program baru. Emil berujar, ketiga nilai kepemimpinan itulah yang harus semuanya dimiliki oleh kepala daerah.

     

    "Inilah 3 nilai yang selalu saya pegang. Ketiganya harus dimiliki, karena ada juga pemimpin yang membawa perubahan tapi lisan dan tindakannya tidak terjaga sehingga (situasi) sosial politik tidak kondusif," ujar Emil.

     

    4 Tipe Kepemimpinan

    Selain bicara 3 nilai kepemimpinan, Emil juga memaparkan 4 tipe kepemimpinan di hadapan peserta diklat yang terdiri atas kepala daerah hingga pimpinan DPRD tersebut. Tipe pertama adalah kepemimpinan represif, di mana setiap kebijakannya harus selalu top-down atau bersifat menekan dan memaksa.

     

    "Tipe kedua yaitu kepemimpinan defensif, senangnya menyalahkan orang, kira-kira begitu, tidak mau mengambil tanggung jawab, kalau ada masalah selalu berkelak dengan berbagai alasan," ucap Emil.

     

    Tipe ketiga dan keempat, masing-masing yakni responsif dan sensitif. Emil berharap, para pemimpin di Indonesia memiliki tipe responsif sehingga selalu terdepan dan cepat tanggap terhadap suatu masalah.

     

    "Kepemimpinan responsif, setiap ada masalah selalu merespons dengan cepat, seperti kebencanaan dan masalah lainnya," tandas Emil.

     

    Sensitif menjadi tipe kepemimpinan yang terbaik menurut Emil, yaitu bisa mengambil tindakan atau mencegah sebelum terjadi sebuah aksi atau kejadian. "Karena ia dengan segala datanya bisa melakukan tindakan preventif," ujar Kang Emil.

     

    "Salah satu yang coba saya praktikkan dari 2 tipe (responsif dan sensitif) ini adalah melalui media sosial. Karena media sosial di zaman sekarang menjadi cara masyarakat berinteraksi yang bisa dijadikan sampling oleh pemimpin terkait hal-hal yang harus direspons," tutupnya.

     

    Dilansir Lemhanas, P3DA XI diikuti 26 peserta yang terdiri dari 9 bupati, 3 wakil bupati, 4 wali kota, 1 wakil wali kota, 7 ketua DPRD, 1 wakil ketua DPRD, dan 1 sekretaris daerah kabupaten.

     

    P3DA 11 direncanakan dilaksanakan selama 2 bulan dan dibuka pada Senin (28/10/2020) hingga 9 Desember 2020. Di masa pandemi Covid-19, penyelenggaraan P3DA dilaksanakan secara virtual. Penyelenggaraan P3DA diharapkan dapat mewujudkan pimpinan tingkat daerah yang bermoral, beretika, dan berkarakter kebangsaan, serta memahami 4 Konsensus Dasar Bangsa.

     

    Yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan cakrawala pandang operasional antara lain wawasan nusantara, ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional, terampil dalam memecahkan masalah di daerah, serta mampu memberikan saran kepada pemerintah daerah tingkat I tentang kebijakan publik dan terkait nilai-nilai kebangsaan. (*)

    Oleh: JuaraNews / jar

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Pemkot Bekasi Segera Atur Titik Penjualan Minol
    Pembangunan Hotel Fox di Mustika Jaya Dihentikan
    Peluncuran Program Penanganan PPKS Perkotaan
    SOKSI Harus Adaptif Dengan Perkembangan Zaman
    Anti Komunis dan Kekaryaan tak Boleh Terlepas

    Editorial



      sponsored links