JuaraNews, Cimahi – Aksi bullying atau perundungan yang kerap terjadi di kalangan pelajar menjadi perhatian Pemprov Jabar. Untuk menekan tindakan negatif itu, dalam kegiatan Siaran Keliling (Sarling) di SMAN 1 Cimahi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendeklarasikan gerakan anti perundungan dan siber hoaks.

Plt Kepala SMA Negeri 1 Cimahi, Doddy Sularto mengungkapkan, kegiatan Sarling yang dilakukan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil di sekolahnya untuk mendeklarasikan anti perundungan dan siber hoaks, sehingga aktivitas siswa dapat dipantau dengan mudah.

Sementara itu, dalam kunjungannya Ridwan Kamil mengatakan pencegahan aksi bullying dan perlindungan anak merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kang Emil bersama Bunda Literasi Jawa Barat dan Pejabat Walikota Cimahi, Dikdik S. Nugrahawan yang juga hadir dalam kegiatan itu melakukan sosialisasi kepada siswa untuk memberikan perlindungan dari ancaman perundungan. Ia meminta agar sekolah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas para siswanya.

“Untuk mencegah aksi bullying, pengawasan kegiatan di sekolah harus semakin ditingkatkan. Jangan ada lagi kebencian yang berlandaskan suku, agama dan ras (SARA) di lingkungan sekolah," ucapnya pada Selasa (13/12/2022).

Sebagai implementasi dari gerakan anti perundungan dan siber hoaks ini, salah satu dilakukan dengan deklarasi Sekolah Toleransi di SMAN 1 Cimahi.

“Tadi, kami bersama warga sekolah di SMA Negeri 1 Cimahi telah mendeklarasikan sekolah toleransi. Siswa juga mendeklarasikan penguatan Pancasila dan sekolah anti hoaks untuk melawan berita bohong,” paparnya.

Kang Emil berharap SMA Negeri 1 Cimahi dan seluruh sekolah di Cimahi menjadi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak sekolah.

Disamping itu, mengenai perlindungan atas aksi bullying, Kang Emil menjanjikan akan mempersiapkan aplikasi anti bullying.

“Mengingat semua siswa sekarang sudah memegang handphone, maka nanti akan dipersiapkan aplikasi anti bullying,” katanya.

Dengan aplikasi tersebut, mereka yang mendapatkan aksi bullying atau perundungan bisa melaporkan ke pemerintah, tanpa harus secara terang-terangan untuk melindungi identitasnya.

"Nantinya jika ada korban bullying, mereka bisa diam-diam lapor ke pemerintah untuk ditindaklanjuti secepatnya. Ini juga sebagai bentuk negara dan pemerintah hadir untuk masyarakat," ucapnya.(*)

Aep