free hit counter code MPR RI: Pembahasan UU Cipta Kerja Terlalu Cepat - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    MPR RI: Pembahasan UU Cipta Kerja Terlalu Cepat
    (Foto: Istimewa) Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al Haddar

    MPR RI: Pembahasan UU Cipta Kerja Terlalu Cepat

    • Selasa, 13 Oktober 2020 | 16:17:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al Haddar mengatakan, UU Omnibus Law Cipta Kerja sebenarnya menguntungkan untuk bangsa akan tetapi perihal waktu pengesahan yang kurang tepat.

     

    Dia menyebut pengesahan tersebut idealnya menunggu sebulan atau dua bulan, serta dengan pengemasan yang rapi.

     

    "Pengalaman saya sebagai Gubernur, kalau rakyat sedang tidak suka dan suasananya tidak terhadap pemerintah, apa saja yang kami bilang, apa saja yang kami buat akan ditolak," kata Fadel, Selasa (13/10/2020).

     

    Dia mnyebut produk UU tersebut tidak buruk serta banyak manfaatnya. Namun, waktu pengesahan yang kurang tepat, sehingga menimbulkan kritik dari beberapa orang perguruan tinggi.

     

    "Coba dipilih 10 perguruan tinggi untuk menyosialisasikan UU tersebut, baru disahkan di DPR," ucapnya.

     

    Fadel menjelaskan, MPR menghargai keputusan yang telah final, tapi tidak lupa untuk selalu mengingatkan untuk duduk kembali dan melihat pasal-pasal yang perlu diperbaiki. Pasalnya, dalam dua bulan tidak bisa mengharapkan investasi yang luar biasa.

     

    "Menurut saya pada kuartal dua tahun depan baru membaik," tandasnya. (*)

    Oleh: ridwan / rid

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links