free hit counter code Pasca-Demo Tolak UU Cipta Kerja, Gerbang Gedung DPRD Jabar Diperbaiki - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Pasca-Demo Tolak UU Cipta Kerja, Gerbang Gedung DPRD Jabar Diperbaiki

    Pasca-Demo Tolak UU Cipta Kerja, Gerbang Gedung DPRD Jabar Diperbaiki

    JuaraNews, Bandung - Gerbang Gedung DPRD Jabar rusak akibat demo menolak Umnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dilakukan elemen buruh dan mahasiswa, sudah bergulir sejak Selasa (6/10/2020) hingga Jumat (9/10/2020) ini. 

     

    Perbaikan sudah dilakukan malam hari sejak awal unjuk rasa berlangsung.


    Kabag Umum Sekretariat DPRD Jabar Doddy Sukmayana mengatakan, untuk biaya kerusakan pagar, tidak perlu mengeluarkan banyak anggaran. Pasalnya, pagar hanya rusak biasa, sehingga cukup dilas saja.


    "Beda dengan demo tahun kemarin, saat itu Setwan DPRD Jabar harus ganti pagar," kata Doddy, Jumat (9/10/2020).


    Dia mengatakan, pintu gerbang sekarang lebih aman. Karena tembok penanam pagarnya, sudah tidak ada trapnya lagi.


    "Kalau kemarin kan temboknya bisa dipanjat. Jadi pagarnya bisa digoyang. Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang yang patah dan harus dilas hanya pintu pagarnya saja," terangnya.


    Ditanya soal anggaran yang dikeluarkan untuk memfasilitasi aksi massa soal UU Cipta Kerja, menurut Doddy, tidak terlalu banyak. Hal itu dikarenakan sudah ada anggarannya masing-masing.


    "Itukan sudah ada pos posnya, pos anggaran pengamanan dalam dan pos anggaran pengamanan luar," tandasnya. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links