JuaraNews, Bandung –  Desakan menunda Pilkada terus mengemuka demi alasan untuk pencegahan penyebaran virus Corona yang makin massif. Komnas HAM, PBNU, hingga Muhammadiyah sudah menyuarakan desakan agar pemerintah menunda Pilkada 2020.

Presiden Jokowi tak setuju jika Pilkada 2020 ditunda. Melalui Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman, Jokowi mengatakan Pilkada 2020 akan tetap digelar Desember 2020.

"Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," kata Fadjroel.

Menurut Fadjroel,  Presiden Jokowi tak setuju Pilkada ditunda karena tak ada satu negara pun yang bisa memprediksi kapan wabah corona berakhir.  "Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir," ujarnya.

Ia mengatakan, banyak negara lain di dunia yang tetap menjalankan pemilu di tengah pandemic Corona. Dan Indonesia bisa menjadikan hal ini sebagai contoh.

"Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi," ujar Fadjroel.

Yang terpenting, kata Fadjroel, protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat pada setiap tahapan Pilkada 2020. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadi lonjakan penyebaran atau klaster saat Pilkada digelar. (*)

ude