Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    DPRD Jabar Nilai Dinsos dan BPBD Perlu Penambahan Anggaran
    (istimewa) Abdul Hadi saat rapat evaluasi APBD 2019

    DPRD Jabar Nilai Dinsos dan BPBD Perlu Penambahan Anggaran

    JuaraNews, Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan penambahan kuota anggaran umtuk Dinas Sosial (Dinsos) dan BPBD Jabar.

     

    Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya saat evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019.

     

    Menurutnya, Dinsos Jabar harus ada penambahan anggaran karena ranah sosial memiliki banyak masalah yang perlu diurus. Sedangkan, BPDB Jabar menyangkut penanggulangan bencana yang memungkinkan memakai anggaran besar.

     

    "Kegiatan yang kami dapat dari evaluasi hari ini adalah beberapa permasalahan di tahun 2019 terkait dengan Dinas sosial dan BPBD tepat di aspek kebencanaan bahwa memang perlu ada penambahan anggaran atau penambahan kuota anggaran, persentase anggaran karena Dinsos ini yang diurus sangat banyak, seputar BPDB ini fungsi koordinasinya membutuhkan beberapa pembiayaan yang kurang dengan skala yang ada sangat kecil angka-angkanya," kata Abdul saat dihubungi, Kamis (15/7/2020).

     

    "Jadi, kami memberi catatan agar di kedua dinas ini, perangkat daerah ini ada penambahan anggaran," tambahnya

     

    Selain itu, Abdul juga meminta Dinas Pempberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga (P3AKB) untuk memprioritaskan program unggulan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Skoper Cinta) yang sudah ada 2700 alumni masih-masing 100 di kabupaten/kota di Jabar.

     

    "Kami meminta agar tidak berhenti dengan wisuda saja, tetapi adalah agar alumi-alumni ini diminta agar melakukan destiminasi terus pemberdayaan atau sosialisasi tentang bagaimana peran ibu dan perempuan kepada disekelilingnya dan bisa juga mereka dilibatkan dalam program-program," jelasnya.

     

    Abdul juga menyoroti persoalan Biro YanBansos Setda Jabar tentang anggaran 55 miliar yang setara dengan beberapa puluh lembaga yang harusnya mendapatkan anggaran bantuan sosial dari Pemprov tapi ternyata tidak terealisasi.

     

    "Ini besar sekali, jumlah ini lebih besar dari anggaran beberapa dinas. Nah, ini kami mempertanyakan dan mengharapkan agar hak-hak mereka untuk mendapat bantuan dari pemprov untuk bisa dijaga, tidak hilang gara-gara kesalahan atau kekurangan administrasi dan lain-lain," tutupnya. (*)

    Oleh: ridwan / jar

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Presiden Jokowi Saksikan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Produk Bio Farma
    Gerakan Bermasker di  Masyarakat, Kolaborasi Multi Pihak Kunci Pencegahan   
    Penularan Ditekan hingga 90.  Butuh Dukungan Kolektif Kampanye Penggunaan Masker
    Curhat ke Jokowi Soal Penerima Bansos,Ridwan Kamil: Saya Sedih, Rakyat Jabar Tangannya Dibawah
    Joki Coklit Kembali Berulah, Kini PPDP Pilkada Serentak 2020 Jadi Sasaran
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads