free hit counter code Pendaftaran Calon Komisioner KPID Jabar Dimulai Besok - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Pendaftaran Calon Komisioner KPID Jabar Dimulai Besok

    Pendaftaran Calon Komisioner KPID Jabar Dimulai Besok

    • Rabu, 26 Februari 2020 | 17:40:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung- Pendaftaran Calon Komisioner Komisi Penyiaran Daerah Indonesia (KPID) Provinsi Jawa Barat periode 2020-2023 dibuka dimulai Kamis (27/2/2020) hingga 10 Mei mendatang.

     

    Sekretaris Tim Seleksi Calon Komisioner KPID Jabar Periode 2020-2023 Setiaji berharap waktu satu bulan yang diberikan dapat memicu masyarakat untuk turut serta mengikuti pemilihan Komisioner KPID.

     

    Dia menambahkan, nantinya pihaknya akan melakukan proses seleksi, sehingga mendapatkan 21 nama yang nantinya akan diseleksi kembali oleh Komisi I DPRD.


    “Kami diamanatkan sesuai SK (Surat Keputusan). Pengumuman akan kami lakukan besok dan harus selesaikan seleksi hingga 10 Mei nanti. Pembukaan kami lakukan selama satu bulan, supaya masyarakat di seluruh Jawa Barat bisa ikut. Nanti akan ada beberapa rangkaian seleksi, mulai administrasi hingga kompetensi. Dimana nantinya akan ada 21 nama terpilih, yang nanti akan ikut fit and proper test oleh Komisi I DPRD Jabar. Sampai akhirnya terpilih tujuh nama komisioner,” ujar Setiaji dalam konferensi pers di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat, Rabu (26/2/2020).

     

    Setiaji melanjutkan, ada beberapa kriteria yang sudah ditentukan dalam menentukan calon komisioner KPID. Salah satunya adalah calon wajib menguasai dunia penyiaran, khususnya di Jawa Barat.

     

    “Untuk persyaratan, nanti kami umumkan. Seperti batasan usia. Intinya kami membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Khususnya bagi mereka yang memiliki pemahaman dan menguasai penyiaran dengan baik,” ucapnya.

     

    Sebagaimana diketahui, DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi I telah membentuk Tim Seleksi (Timsel) Komisi Penyiaran Daerah Indonesia (KPID) Provinsi Jawa Barat periode 2020-2023.Timsel terdiri dari unsur akademisi/kampus, tokoh masyarakat, pemerintah provinsi dan KPI Daerah.

     

    Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengatakan, terkait dengan pembentukan kepengurusan KPID Prov Jabar 2020-2023, pihaknya telah memutuskan terbentuknya KPID tersebut terdiri dari berbagai unsur yang berkompeten.

     

    Karena itu, komisi menyerahkan sepenuhnya kepada timsel untuk melakukan serangkaian kegiatan yang terkait dengan proses seleksi calon Komisioner KPID Jabar.

     

    "Nantinya akan muncul 21 nama. Oleh kami (DPRD-red) akan dilakukan fit and proper test dan hasilnya akan menyisakan 7 komisioner KPID," ujar Bedi di DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu (26/2/2020). 

     

    Dia berharap, tahapan demi tahapan sesuai dengan tupoksi timsel sebagaimana yang telah diamanatkan. Selain itu, pihaknya berharap agar kondisi penyiaran di Jawa Barat menjadi lebih baik lagi. Sebab, akan berdampak terhadap masyarakat di Jawa Barat terutama bidang sosial, pendidikan dan kebudayaan.

     

    "KPID ini sebagai filternya dalam dunia penyiaran, tidak terkecuali juga sebagai sarana untuk mengedepankan kearfian lokal yang ada di Jawa Barat," katanya.

     

    Berikut nama-nama Timsel KPID Provinsi Jawa Barat periode 2020-2023 :

    1. Prof. H.M Didi Turmudzi, M.Si,
    2. Dr. Setiaji, MT, M.SI,
    3. Neneng athiatul Faiziyyah, M.Si,
    4. Dr Dadang Rahmat Hidayat, SH, S.Sos, M.Si
    5. Dr. Hj Diah Fatma Sjoraida, SE, M.Si

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links