A

JuaraNews, Jakarta - Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak bersengketa di MK rencananya akan dilantik pada 6 Februari mendatang. 

Keputusan ini berdasarkan hasil rapat kerja Komisi II DPR RI, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP, Rabu (22/1/2025).

“Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.

Nantinya, Para Kepala Daerah ini akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Ibu Kota Negara, di Daerah Khusus Jakarta (DKJ). 

“Kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan,” 

Sementara itu, Kepala Daerah terpilih namun masih mengalami gugatan di MK, akan disesuaikan setelah sengketa tersebut sudah tidak ada permasalahan.

Berikut ini opsi pelantikan kepala Daerah yang direncanakan oleh pemerintah.

Gubernur/wagub:

Opsi 1: 6 Februari (tanpa sengketa MK)

Opsi 2: 17 April (setelah sengketa MK)

Opsi 3: 20 Maret (dismissal MK).

Bupati-wali kota:

Opsi 1: 10 Februari (tanpa sengketa MK)

Opsi 2: 21 April (setelah sengketa MK)

Opsi 3: 24 Maret (dismissal MK). (*)

bas