JuaraNews, Bandung - 27 November menjadi momentum sakral yang akan sangat menentukan bagi perpolitikan Jawa Barat, mengingat di tanggal tersebut, tahapan pencoblosan yang menjadi puncak pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota dan Bupati, Wakil Bupati akan dilaksanakan.

Dalam tahapan tersebut seluruh lapisan masyarakat menjadi penentu siapakah yang akan memimpin Jawa Barat, maupun Kota dan Kabupaten untuk 5 tahun yang akan datang.

Atas dasar itu, Komisi Pemilihan Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, terus mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk bisa mencari dan menikmati berbagai informasi dari sumber sumber terpercaya seperti Lembaga Penyiaran.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, Menurut Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Achmad Abdul Basith, mengutip dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas, Lembaga Penyiaran masih menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat, di bandingkan platform apapun.

“Menurut hasil riset terakhir litbang Kompas, hari ini yang paling di percaya itu adalah media media mainstream, baik TV, Radio, Koran, kalaupun media sosial hari ini menempati peringkat ke dua dalam survei tersebut, itupun media media sosial yang dikelola oleh media mainstream, jadi bukan media media sosial biasa yang di Kelola oleh sembarang orang. Karena Lembaga penyiaran ini jelas, yang mengelola media nya jelas, Alamat medianya juga jelas. Jadi kalau kita mau meminta pertanggung jawaban atau klarifikasi atas informasi yang di sampaikan kita jelas memintanya kesiapa berbeda dengan media sosial,” ungkapnya, dalam Ekspose Hasil Riset Tahun 2024 dengan tajuk ‘Presepsi Pemberitaan Penyiaran Pemilihan Kepala Daerah pada Stasiun Televisi Lokal di Jawa Barat’. Senin (25/11/2024).

“Maka penting bagi KPID Jawa Barat untuk terus menyampaikan, untuk seluruh masyarakat bisa mendapatkan informasi informasi dari sumber terpercaya jangan sampai persebaran hoax itu sampai ke tangan temen temen,” imbuhnya.

Iapun meminta kepada seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan terlebih saat ini, telah memasuki masa tenang.

“Hari ini sudah memasuki masa tenang, saya berharap teman teman mahasiswa bisa terlibat dalam pengawasan isi siaran, ketika pilkada mohon di pantau untuk tv dan radio di tempatnya masing masing, jangan sampai ada tv maupun radio yang menyebarkan keberpihakan kepada paslon paslon tertentu,” harapnya.

Hal senada juga dikatakan, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat, Roni Tabroni.

Menurut Roni, Lembaga penyiaran menjadi salah satu pilar penting dalam Demokrasi Bangsa.

Sehingga penting bagi seluruh pihak untuk turut serta menjaga agar Lembaga penyiaran bisa tetap dalam koridornya dengan memegang teguh netralitas dan independensinya.

“Karena peserta pilkada, penyelenggara pilkada seperti KPU, Bawaslu itu juga membutuhkan instrument lain yaitu media,” ungkapnya.

“Bahkan media sendiri dalam demokrasi itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan, bahkan konon katanya demokrasi tanpa media itu omong kosong. Oleh karena itu kalau misalkan kita ingin memastikan itu juga harus mendukung demokrasi, maka ada hal yang harus di perhatikan kaitan konten, baik tv dan radio,” imbuhnya.

Maka dari itu, iapun meminta kepada seluruh pihak untuk terus bersama sama mengawasi Lembaga penyiaran agar demokrasi di Indonesia khususnya di Jawa Barat bisa lebih baik lagi.

“Apakah mereka menjadi penguatan bagi demokrasi atau justru sebaliknya, ini yang harus kita jaga,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan KPID untuk terus menjaga mata dan telinga masyarakat khususnya di Jawa Barat.

Iapun meminta, kepada seluruh Lembaga penyiaran untuk terus menjaga netralitasnya, guna mewujudkan pilkada yang aman di Jawa Barat.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan KPID selama ini, semoga ini bisa terus di tingkatkan untuk mewujudkan pilkada yang aman dan lancar di Jawa Barat,” tutupnya. (*)

Rdsp