JuaraNews, Bandung - Sebanyak 228 sekolah yang menjadi aset Pemprov Jabar masih berstatus numpang atau berdiri di atas tanah milik pihak lain. 

Ke-228 sekolah yang terdiri atas 111 SMAN, 86 SMKN, dan 31 SLBN tersebut berdiri di atas lahan, seperti lahan desa hingg milik TNI.

Data tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait keuangan Pemprov Jabar tahun anggaran 2023. BPK pun telah melakukan pengecekan, salah satunya di SMAN 2 Cianjur. Ternyata aset sekolah dengan luas sekitar 0,8 hektare itu masih berdiri di tanah kas desa.

Selain di Cianjur, aset berupa sekolah tersebut tersebar di 27 kota/kabupaten di Jabar. Sejumlah sekolah itu numpang di tanah milik pihak yang beragam.

Sedangkan di Kota Bandung sendiri setidaknya ada 3 bangunan aset Pemprov Jabar yang numpang di tanah milik pihak lain. Yakni SLBN A Pajajaran yang berdiri di tanah Kementerian Sosial, serta SMAN 14 Bandung dan SLB B Sukapura yang berdiri di tanah milik TNI AD.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar Nanin Hayani juga mengakui kondisi tersebut. Menurutnya, butuh kebijakan dari pemerintah pusat untuk bisa menuntaskan alih fungsi tanah yang telah terbangun aset sekolah itu. 

“Ini perlu bantuan pemerintah pusat, butuh kebijakan khusus,” jelas Nanin saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Rabu (6/11/2024).

Nanin menjelaskan, untik tanah kas desa tidak bisa sembarangan untuk bisa dialihstatuskan. “Dulu nampaknya belum ada aturan detail soal pembangunan sekolah, makanya ada di mana-mana. Sekarang aturan jelas,” paparnya.

Bahkan Pemprov sendiri juga turut membayar sewa ke kas desa terkait penggunaan sekolah itu di beberapa titik. “Sekarang itu kan ada zonasi. Yang sekolah kan juga warga sekitar, sebenarnya kan juga untuk kemaslahatan warga juga,” cetusnya.

Menurut Nanin, masalah semacam itu akan masih berlanjut jika tidak ada bantuan pemerintah pusat, karena dibutuhkan kebijakan khusus. (*)

Rdsp