Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
- 21 November 2024 | 17:07:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - PT Bandaraudara Internasional Jawa Barat (BIJB) mendapat penyertaan modal sebesar Rp52 miliar yang diambil dari anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD Perubahan 2024 Provinsi Jabar.
Alokasi penyertaan modal tersebut diusulkan secara mendadak oleh Pemprov Jabar melalui Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) ,dengan alasan untuk menutupi kebutuhan operasinal BIJB yang sifatnya mendesak.
Kepala Biro BIA Setda Pemprov Jabar Lusi Lesminingwati mengakui bahwa penyertaan modal untuk BUMD yang mengelol BIJB Kertajati tersebut telah disetujui. Menurut Lusi, penyertaan modal diberikan untuk menutup selisih pendapatan dan kebutuhan operasional BIJB Kertajadi sebagai tempat embarkasi jemaah haji.
Penyertaan modal PT BIJB ini sempat menjadi perdebatan di kalangan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, karena usulannya dinilai mendadak dan belum direncanakan. ‘’Itu awalnya memang belum terencana untuk tahun anggaran 2024,” ujar Lusi, dikutip Jabareskpres.
Soal kemungkinan ada investor yang akan melakukan kerja sama dengan PT BIJB, menurut Lusi, sejauh ini belum ada peminat. Namun Lusi optimistis ke depan akan ada mitra strategis yang mau berinvestasi ke PT BIJB.
Lusi menegaskan, saat ini PT BIJB membutuhkan anggaran untuk operasional bandara. Pasalnya, pengeluaran untuk kebutuhan operasional tidak sebanding dengan pendapatan perusahaan. Terlebih dengan adanya keberangkatan dan kedatangan jemaah haji. “Operasional harus tetap jalan, apalagi ada haji. Itu harus jalan juga,” imbuhnya.
Karena itu, menurut Lusi, kebutuhan penyertaan modal menjadi hal yang mendesak. Lusi beralasan, penyertaan modal ini untuk memenuhi kebutuhan standar pelayanan, sehingga mau tidak mau harus ada biaya yang dikeluarkan.
Untuk itu, agar kebutuhan tambahan modal ini terakomodir, Biro BIA mengajukan usulan ke Pemprov dan DPRD Jabar untuk minta persetujuan melalui pembentukan Perda. Pihaknya juga sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Akhirnya diambilah keputusan bahwa anggaran penyertaan modal diambil dari anggaran BTT.
“Sekali lagi, ini sifatnya mendesak, ada atau tidak ada penumpang dipastikan nanti akan ada selisih pendapatan dan pengeluaran,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin telah menetapkan BTT pada APBD Perubahan 2024 yang semula Rp321,82 miliar menjadi Rp282,99 miliar. Anggaran BTT ini akan digunakan untuk mengantipasi terjadinya bencana kekeringan di Jabar yang pada tahun ini mencapai puncaknya.
Berdasarkan dokumen resmi Pemprov Jabar, dalam realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Semester I 2024 terdapat penyertaan modal daerah sebesar Rp52 miliar. Pengeluaran itu untuk mempertahankan keberlangsungan operasional dan menjaga aktivitas kebandarudaraan pada sarana dan prasarana di BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka.
Sementara itu, Komisaris PT BIJB Dedi Taufik mengakui bahwa suntikan modal itu memang cukup penting bagi PT BIJB. “Itu diperlukan untuk operasional BIJB,” terang Dedi Taufik saat dikonfirmasin wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, beberapa hari lalu.
Dedi menambahkan, pengucuran dana penyertaan modal tersebut telah berjalan dan dipergunakan. “Itu kan dana dari BTT, sudah berjalan juga,” sebut Dedi.
Sejak Oktober 2023, BIJB Kertajati sendiri sudah bisa beroperasi penuh, karena penerbangan komersil dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung dipindahkan ke bandara tersebut. Namun nyatanya kinerjanya belum sepenuhnya memuaskan, karena memang waktu operasional penuhmua sudah mepet dengan periode tutup buku 2023.
Kinerja PT BIJB tahun buku 2023 tersebut terlaporkan dalam pertemuan antara Komisi III DPRD Jabar dengan sejumlah mitra pada Senin (15/7/2024). Tercatat untuk tahun buku 2023 atau setoran dividen 2024, PT BIJB nihil setoran. Begitu juga untuk usulan dividen 2025, BUMD itu juga masih diusulkan untuk nihil setoran dividen. Bahkan, BUMD yang mengelola BIJB Kertajati tersebut masih memiliki catatan beban utang sekitar Rp2 triliun, terkiat investasi pembangunan bandarudara. (*)
Oleh: deni mulyana sasmita / den
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).