JuaraNews, Bandung - Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman menghadiri Gala Dinner bersama Ratusan Insan Radio se Jawa Barat yang digelar KPID Jabar, di Gedung Sate. Selasa (20/8/2024).

Dalam gelaran tersebut Bedi mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang mengatur tentang media berbasis internet (Over The Top / OTT).

Pasalnya, dijelaskan Bedi, OTT yang tidak diatur dengan jelas, dapat mengancam generasi muda bangsa, dengan keterbukaan informasi yang ada saat ini dan di iringi dengan distrupsi informasi.

Mengingat dalam media berbasis internet sampai saat ini, belum adanya regulasi yang mengatur tentang segala aspek OTT, termasuk tentang jenis konten seperti apa yang boleh di siarkan.

“Inilah yang menjadi salah satu agenda kami, karena apapun yang bersinggungan dengan publik, mengambil keuntungan dari publik, ya harus ada aturannya, baik itu dari segi bisinis dalam hal ini perpajakannya, baik itu regulasi yang mengatur kontennya, nah ini semua harus ada, dan ini yang lagi kita dorong terus. Masa Lembaga penyiaran saja selalu kita atur, kita ingatkan dengan berbagai regulasi, tapi yang media berbasis internet ini tidak, kan kesannya tidak adil dan memang tidak bisa di lepas begitu saja tidak bisa,”ungkap Bedi.

Tanpa adanya regulasi yang jelas, di jelaskan Bedi, rusaknya kognisi anak anak generasi penerus bangsa, hilangnya nilai nilai Pancasila dari diri generasi penerus bangsa, dan lunturnya jiwa jiwa kebangsaan pada anak, menjadi ancaman serius yang akan terjadi jika tidak segera disikapi secara bersama.

“Ya sangat harus ada regulasi lah, ngeri kalau sampai di biarkan bebas, gimana nasibnya anak anak kita kalau di biarkan konten sesukannya bertebaran di media internet tanpa ada regulasi yang jelas,”tegasnya.

Ketika disinggung adanya Upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat, dengan melahirkan Jawa Barat Pengawasan Media Digital (Jabar Pasagi) yang di mandatkan langsung ke KPID, Bedi menilai, hal tersebut merupakan langkah tepat yang harus terus dilakukan sambil menunggu regulasi pasti keluar.

“Makannya pada waktu anugrah tahun lalu pak gubernur mendorong adanya jabar Pasagi ini, ya menurut saya ini hal yang baik, terlebih KPID yang di berikan mandatnya langsung, pas lah saya kira,”jelasnya.

Tidak hanya itu Bedipun mendorong masyarakat untuk terus mengawasi berbagai konten yang di tayangkan, tidak hanya hasil produksi lembaga penyiaran namun juga konten yang di buat oleh konten creator di media berbasis internet.

“Sambil menunggu regulasinya ada, saya sangat mempersilahkan civil society bergerak untuk mengawasi, sok di ramaikan, kalau memang menemukan konten konten yang melanggar di media berbasis internet. Laporkan ke pemerintah, karena gak bisa bohong juga nih sekarang jamannya kan no viral no justice, jadi ya udah sok ramaikan terus, biar regulasinya bisa cepat selesai,”ucapnya.

Dengan adanya dorongan bersama, Bedi meyakini, regulasi tersebut bisa segera lahir guna bersama sama menyelamatkan masa depan anak cucu kita.

Hal senadapun di ungkapkan, Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet.

Menurutnya, mewujudkan Indonesia Emas tanpa berusaha menjaga generasi penerus bangsa dari ancaman keterbukaan informasi saat ini sangat mustahil.

Mengingat kebebasan yang dimiliki media berbasis internet, memudahkan oknum tidak bertanggung jawab memberikan dokrin buruk kepada generasi muda penerus bangsa.

“Negara ini harus benar benar hadir, bukan hanya tentang bagaimana keadilan ini di tegakkan, tapi bagaimana negara berupaya melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, termasuk generasi mudanya, jangan sampai karena terlambat melangkah, bukannya 2045 Indonesia Emas terwujud justru menjadi Indonesia Cemas,”tandasnya. (*)

Rdsp