JuaraNews Bandung - Sebanyak 4.791 siswa SMA/SMK di Jawa Barat didiskualifikasi dari keikutsertaan PPDB 2023. Mereka diduga melakukan kecurangan dengan memalsukan data saat proses pendaftaran.

Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan (UPI) Cecep Darman mengatakan perlu ada klarifikasi terhadap pihak yang bersangkutan, kemudian ditunjukkan kesalahannya dimana. 

Kalau kesalahannya administratif, lanjut Cecep, sanksinya yakni berupa pembatalan. Tapi kalau pelanggarannya menyangkut pidana misalnya penipuan, pemalsuan data, maka harus diselesaikan dengan penegak hukum.

"Itu harus ditindak dan mungkin saja pelakunya bukan yang bersangkutan (siswa). Kalau saran saya dipanggil yang punya perkara-perkara itu terus panggil juga penegak hukum. Jadi kalau pelanggaran pidana sudah serahkan saja ke polisi," kata Cecep saat dihubungi Wartawan,Rabu (19/7/2023).

Dia menjelaskan, sebelum masuk ke proses hukum harus dilakukan validasi terkait temuan pelanggaran tersebut. 

"Persoalannya siapa yang melakukan pendaftaran, misalnya orang tua berarti harusnya sanksinya kepada orang tua dulu," jelasnya.

"Terkait pembatalan calon siswa, harus dilihat dulu dari aturan Gubernur kalau tidak ada itu nggak bener," tandasnya. 

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya yang menegaskan bahwa oknum yang terlibat dalam pemalsuan data harus ditindak secara hukum.

"Saya tidak kasihan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum penipuan itu. Proses orang dewasa yang membuat anak ini masuk, siapapun dia," tegas Abdul Hadi.

Dia menerangkan, perlakuan harus dibedakan terhadap anak dengan proses hukum kepada orang dewasa yang menyebabkan anak ini masuk dengan cara melanggar."Ini proses hukum libatkan semua perangkatnya ada Kejaksaan, Siber Pungli, Polisi," tandasnya. (*)

bas