free hit counter code Pemprov Jabar Komitmen Jaga Ketahanan Pangan - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Pemprov Jabar Komitmen Jaga Ketahanan Pangan
    Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

    Pemprov Jabar Komitmen Jaga Ketahanan Pangan

    • Senin, 13 Februari 2023 | 17:25:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews Bandung - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen menjaga ketahanan pangan dengan memperpanjang kontrak kerja dan pelatihan kepada penyuluh pertanian dan pengawas organisme pengganggu tanaman (POPT). 

     

    Adapun penyuluh dan petugas POPT yang diberi pelatihan berjumlah 3.753 orang, 1.027 di antaranya diperpanjang kontrak kerjanya. 

     

    Para penyuluh pertanian dan petugas POPT di kabupaten/kota bertugas salah satunya mendampingi para petani milenial, baik yang masuk program provinsi Petani Milenial maupun yang turun temurun dari orang tuanya. 

     

    Dengan demikian regenerasi petani tua ke petani muda melalui pendampingan ini bisa dijaga. 

     

    Menurut Gubernur Ridwan Kamil, penyuluh dan petugas POPT telah bekerja maksimal dalam menjaga stabilitas pertanian di Jabar tetap aman. 

     

    "Agar mimpi regenerasi ini berhasil. Saya titip tolong dibantu gerakan regenerasi petani Jawa Barat demi masa depan kita berkelanjutan. Harus ada regenerasi dan harus sukses," ujar Ridwan Kamil dalam Rakor Akbar Penyuluh dan POPT serta Training of Trainer Pendampingan Petani Milenial Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung, Senin (13/2/2023). 

     

    Maka dari itu, Pemda Provinsi Jabar bergerak cepat dengan memperpanjang kerja kontrak penyuluh POPT. Menurut Ridwan Kamil,  kinerja penyuluh dan petugas POPT sangat signifikan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Tanah Pasundan. 

     

    "Untuk hari ini kita mengoordinasikan para penyuluh POPT untuk memperpanjang kontrak karena kerjanya luar biasa," sebutnya. 

     

    "Produktivitas beras dalam bentuk gabah giling 2021 itu meningkat, mendekati lima persen di 2022. Menandakan Jabar penduduknya besar tapi produktivitasnya juga naik," ujar Ridwan Kamil.

     

    Kang Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil --  menegaskan bahwa penyuluh dan POPT yang tersebar di Jabar tersebut memiliki tugas dalam memastikan kondisi pangan di Jabar aman dengan harga terjangkau. 

     

    "Kuncinya tidak selalu menyerahkan kepada petani, kita investasi ke orang-orang berilmu ini (Penyuluh) untuk memastikan kita sebagai konsumen bisa aman nyaman dalam mengonsumsi dan harganya bisa terjangkau," jelasnya. 

     

    "100 miliar anggaran kita sediakan untuk honor dan operasional (penyuluh) untuk memastikan kedaulatan pangan hadir di Jabar termasuk bendungan yang ujungnya untuk irigasi sawah baru. Pemerintah Pusat terus mendukung dan mengoordinasikan," jelas Ridwan Kamil. 

     

    Pemda Provinsi Jabar pun akan menyelenggarakan penyuluhan pertanian kepada 3.753 penyuluh pertanian dan program regenerasi petani melalui program Petani Milenial. Nantinya akan dibimbing oleh para penyuluh dan POPT. 

     

    Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jabar Dadan Hidayat menyebutkan, pembangunan SDM pertanian di Jabar merupakan bukti kepedulian Pemdaprov dalam meregenerasi petani. 

     

    Dadan mengungkapkan, tugas dan fungsi penyuluh dan POPT akan memberikan pelayanan yang terbaik dalam mendampingi petani milenial agar bisa menjaga stabilitas ketahanan pangan di Jabar. 

     

    "Perlu saya informasikan selain melaksanakan tugas dan fungsi dasar mereka sebagai penyuluh dan PPOT, mereka harus mampu memberikan inovasi dan pelayanan terbaik," pungkas Dadan.(*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links