Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
- 21 November 2024 | 17:07:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen menjaga ketahanan pangan dengan memperpanjang kontrak kerja dan pelatihan kepada penyuluh pertanian dan pengawas organisme pengganggu tanaman (POPT).
Adapun penyuluh dan petugas POPT yang diberi pelatihan berjumlah 3.753 orang, 1.027 di antaranya diperpanjang kontrak kerjanya.
Para penyuluh pertanian dan petugas POPT di kabupaten/kota bertugas salah satunya mendampingi para petani milenial, baik yang masuk program provinsi Petani Milenial maupun yang turun temurun dari orang tuanya.
Dengan demikian regenerasi petani tua ke petani muda melalui pendampingan ini bisa dijaga.
Menurut Gubernur Ridwan Kamil, penyuluh dan petugas POPT telah bekerja maksimal dalam menjaga stabilitas pertanian di Jabar tetap aman.
"Agar mimpi regenerasi ini berhasil. Saya titip tolong dibantu gerakan regenerasi petani Jawa Barat demi masa depan kita berkelanjutan. Harus ada regenerasi dan harus sukses," ujar Ridwan Kamil dalam Rakor Akbar Penyuluh dan POPT serta Training of Trainer Pendampingan Petani Milenial Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung, Senin (13/2/2023).
Maka dari itu, Pemda Provinsi Jabar bergerak cepat dengan memperpanjang kerja kontrak penyuluh POPT. Menurut Ridwan Kamil, kinerja penyuluh dan petugas POPT sangat signifikan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Tanah Pasundan.
"Untuk hari ini kita mengoordinasikan para penyuluh POPT untuk memperpanjang kontrak karena kerjanya luar biasa," sebutnya.
"Produktivitas beras dalam bentuk gabah giling 2021 itu meningkat, mendekati lima persen di 2022. Menandakan Jabar penduduknya besar tapi produktivitasnya juga naik," ujar Ridwan Kamil.
Kang Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil -- menegaskan bahwa penyuluh dan POPT yang tersebar di Jabar tersebut memiliki tugas dalam memastikan kondisi pangan di Jabar aman dengan harga terjangkau.
"Kuncinya tidak selalu menyerahkan kepada petani, kita investasi ke orang-orang berilmu ini (Penyuluh) untuk memastikan kita sebagai konsumen bisa aman nyaman dalam mengonsumsi dan harganya bisa terjangkau," jelasnya.
"100 miliar anggaran kita sediakan untuk honor dan operasional (penyuluh) untuk memastikan kedaulatan pangan hadir di Jabar termasuk bendungan yang ujungnya untuk irigasi sawah baru. Pemerintah Pusat terus mendukung dan mengoordinasikan," jelas Ridwan Kamil.
Pemda Provinsi Jabar pun akan menyelenggarakan penyuluhan pertanian kepada 3.753 penyuluh pertanian dan program regenerasi petani melalui program Petani Milenial. Nantinya akan dibimbing oleh para penyuluh dan POPT.
Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jabar Dadan Hidayat menyebutkan, pembangunan SDM pertanian di Jabar merupakan bukti kepedulian Pemdaprov dalam meregenerasi petani.
Dadan mengungkapkan, tugas dan fungsi penyuluh dan POPT akan memberikan pelayanan yang terbaik dalam mendampingi petani milenial agar bisa menjaga stabilitas ketahanan pangan di Jabar.
"Perlu saya informasikan selain melaksanakan tugas dan fungsi dasar mereka sebagai penyuluh dan PPOT, mereka harus mampu memberikan inovasi dan pelayanan terbaik," pungkas Dadan.(*)
bas
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).