free hit counter code Bupati Garut: Kami Menolak Kenaikan BBM! - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Bupati Garut: Kami Menolak Kenaikan BBM!
    (FOto: iNews.id) Bupati Garut Rudy Gunawan menerima audiensi mahasiswa yang berunjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi di DPRD Kabupaten Garut, Rabu (7/9/2022).

    Bupati Garut: Kami Menolak Kenaikan BBM!

    • Rabu, 7 September 2022 | 09:28:00 WIB
    • 0 Komentar

    Bandung, Juaranews – Kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah beberapa waktu lalu, mengudang protes dari sejumlah kalangan. Mereka menolak keputusan kenaikan harga itu, salahsatunya Bupati Garut.

    Bupati Garut, Rudy Gunawan, menilai kenaikan bahan bakar minyak (BBM) ini sangat memberatkan rakyat. Ia menjelaskan masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah tak akan kuat menanggung dampak dari naiknya harga BBM bersubsidi.

    Pernyataan itu dilontarkan Bupati Garut, saat dirinya menerima mahasiswa yang berunjuk rasa terkait kenaikan harga BBM. Dia pun menolak apa yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi.

    "Saya, selaku Bupati Garut, melihat bahwa kenaikan BBM ini akan sangat memberatkan masyarakat yang ada di Kabupaten Garut, sehingga kami menolak kenaikan BBM yang terdampak terhadap beban masyarakat," kata Rudy di Gedung DPRD Garut, Rabu (7/9/2022).

    Dikatakan Rudy, keputusan menolak kebijakan pemerintah pusat ini adalah bagian dari komitmennya bersama DPRD Garut dalam rangka menyikapi kenaikan BBM.

    Lebih lanjut, dia pun mengatakan bahwa masyarakat yang kesulitan akibat kenaikan BBM adalah masyarakat yang mau berobat tapi tidak memiliki BPJS.

    Untuk menyikapi kejadian ini, dirinya akan segera membuat surat edaran agar masyarakat yang mau berobat tetapi tidak memiliki karti BPJS tetap ditangani.

    "Saya akan membuat surat edaran agar mereka tetap ditangani," ujarnya.

    Selain itu, Rudy juga meminta kepada warga yang saat ini tidak mendapatkan bantuan dari program BLT (bantuan langsung tunai) atau PKH (program keluarga harapan) untuk segera melapor.

    "Boleh lapor ke kepala desa boleh lapor ke Bhabinkamtibmas boleh lapor ke Babinsa, kita akan segera menyelesaikan untuk mendapatkan penanganan," ujarnya.

    Aep

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    BPBD Turunkan Dua Tim Pusdalops ke Lokasi Banjir
    Job Fair Diharapkan Bisa Turunkan Pengangguran
    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat

    Editorial



      sponsored links