Pelaksanaan Mudik di Jabar Dipastikan Lancar
- 28 Maret 2024 | 16:06:00 WIB
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar.
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, Bandung - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning menegaskan bahwa dirinya menolak untuk disuntik vaksin Covid-19.
Pernyataannya itu disampaikan Ribka Tjiptaning di depan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, pihak BPOM dan PT Bio Farma dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2021), kemarin. Bahkan, secara tegas dia lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus disuntik vaksin Covid-19.
"Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap, misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek," kata Ribka dilansir dari suara.com, Rabu (13/1/2021).
Dia beralasan bahwa dirinya telah mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. Tak hanya itu, Ribka juga mengungkapkan bahwa sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia namun malah memperburuk keadaan.
"Saya ngomong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," ucapnya.
Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa jika dirinya dipaksa untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, hal itu sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.
"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu," tutupnya. (*)
Oleh: ridwan / rid
0 KomentarPENJABAT Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan pembangunan tanggul tahap pertama Kali Bekasi akan rampung Juni Selengkapnya..
DISHUB Jabar sedang menyiapkan aplikasi SIMANIS (Sistem Informasi Jalan dan Wisata) untuk menghadapi momen Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Selengkapnya..
Kakorlantas Polri Irjen Istiono mengatakan, saat ini Polri telah membangun 316 titik pembatasan mobilitas diberlakukan di seluruh Indonesia selama Selengkapnya..
Satgas Penanganan Covid-19 merilis ada lima provinsi yang mencatatkan kasus Covid-19 terbanyak di Selengkapnya..
Anggota Komisi IX Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera bertindak mengusut kejadian isolasi Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Jawa Barat.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin naik bus jemputan pada hari pertama penerapan Friday Car Free di area Gedung Sate Bandung, Jumat (22/3/2024)