Bank BJB top banner

Hot News


Opini


  • Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru
    Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru

    MEMILIKI rumah merupakan impian setiap orang terlebih bagi seorang guru karena rumah termasuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

    Tolak Disuntik Vaksin Covid-19, Ribka Tjiptaning: Mending Bayar Denda



    Tolak Disuntik Vaksin Covid-19, Ribka Tjiptaning: Mending Bayar Denda
    Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning. (Foto: Yahoo)

    JuaraNews, Bandung  - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning menegaskan bahwa dirinya menolak untuk disuntik vaksin Covid-19.

     

    Pernyataannya itu disampaikan Ribka Tjiptaning di depan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, pihak BPOM dan PT Bio Farma dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2021), kemarin. Bahkan, secara tegas dia lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus disuntik vaksin Covid-19.

     

    "Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap, misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek," kata Ribka dilansir dari suara.com, Rabu (13/1/2021).

     

    Dia beralasan bahwa dirinya telah mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. Tak hanya itu, Ribka juga mengungkapkan bahwa sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia namun malah memperburuk keadaan.

     

    "Saya ngomong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," ucapnya.

     

    Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa jika dirinya dipaksa untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, hal itu sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.

     

    "Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu," tutupnya. (*)

    Oleh: ridwan / rid

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Persyaratan Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara Sudah Terpenuhi
    Pengarusutamaan Gender di Jabar: 33 Persen Pejabat Struktural Pemprov Dipegang Perempuan
    Lantik 5 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020, Gubernur Jabar Titipkan 3 Pesan Ini
    Mukti Fajar Nur Dewata dan M Taufiq HZ Terpilih Jadi Pimpinan Baru KY
    TB Hasanuddin Serukan Rakyat Indonesia Ikuti Vaksin Agar Covid-19 Segera Berlalu
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Bank BJB kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads